Nyawa rakyat lebih utama dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19 ketimbang memilikirkan ekonomi.
- Beredar Video "Baiat Ansor" Mendukung Paslon Cabup di Banyuwangi
- KPU: Penundaan Pemilu Harus Lewat Amandemen UUD 1945
- Mana Janji Mendag Tidak Kalah dengan Mafia Minyak Goreng?
Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/3).
“Pertimbangan ekonomi harusnya menjadi nomor dua. Ekonomi memang hancur. Tetapi itu bukan hanya terjadi pada kita. Semua negara mengalami hal yang sama. Ekonomi bisa kita bangun kembali. Tetapi nyawa rakyat yang melayang takkan bisa dihidupkan lagi,” ujarnya.
Apapun kebijakan yang diambil Pemerintah, apakah melakukan pembatasan keramaian umum bahkan melakukan lockdown, tujuan utamanya harus satu: menyelamatkan nyawa rakyat.
Di sisi lain pemerintah harus tebuka pada rakyat dan tidak boleh menutupi apapun.
“Menyelamatkan nyawa rakyat adalah amanat Pembukaan UUD 45. Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hak untuk hidup adalah hak setiap orang. Negara wajib melindunginya,” sambung mantan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM itu.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak ragu-ragu memilih apa yang terbaik untuk dilakukan. Jika telah diputuskan suatu langkah, laksanakan dengan konsisten.
“Jangan menutup-nutupi sesuatu. Terbukalah kepada rakyat, terbukalah kepada dunia tentang apa yang sesungguhnya terjadi di negara kita,” ujarnya.
Dia yakin dengan keterbukaan itu negara memanggil semua orang, terutama orang-orang kaya dan mampu untuk berbuat membantu sesama.
“Ayo kita selamatkan nyawa rakyat! Ayo kita selamatkan bangsa dan negara dari keruntuhan akibat wabah bencana penyakit ini,” demikian Yusril.
- UU IKN Dinilai Prematur dan Inkonstitusional, Harus Dibatalkan
- Tim Indonesia Dipaksa Mundur Dari All England, Kemenpora Didesak Tagih Klarifikasi BWF
- Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin AF Dikabarkan Meninggal Dunia
