Program recovery bond yang diumumkan Sesmeko Perekonomian RI Susiwijono dinilai bertentangan dengan konstitusi.
- Kasus Johnny Plate Momentum Jokowi Mendepak Nasdem dari Kabinet
- Pantau Nataru, Komisi D DPRD Jatim Sidak Bungurasih
- Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasikan Koalisi pada 10 November
Recovery bond adalah surat utang pemerintah dalam bentuk rupiah yang bisa dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan pihak swasta lainnya, seperti importir, eksportir, dan sebagainya.
“Keputusan Sesmenko yang umumkan program recovery bond bertentangan UU Bank Indonesia Pasal 55 ayat 1 s/d 5, kebijakan strategis recovery bond, seharusnya Menko Perekonomian yang menjelaskan,” ucap Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/3).
Kamrussamad meminta Kemenko Perekonomian mempertanyakan alasan pemerintah menerbitkan program recovery bond yang sama persis saat mengalami krisis 1998.
“Karena recovery bond harus dijelaskan ke publik landasan kebijakan dan sekema implementasinya, karena menyangkut beban negara dan beban rakyat di masa depan,” katanya.
Menurutnya, jika itu goverment bond maka hasilnya harus masuk ke APBN dan pengeluarannya dicatatkan sebagai belanja negara.
Oleh karena itu, Kamrussamad meminta penjelasan resmi dan lengkap mengenai program recovery bond tersebut.
“Apakah memiliki hubungan pembukaan rekening khusus sumbangan dari pengusaha yang diumumkan pemerintah lalu dibarter dengan recovery bond?” tandasnya.
- Tiket Capres Untuk Puan, Pintu Loket Ganjar Pranowo Sudah Tertutup
- Didatangi PPDI, DPRD Jatim Perjuangkan Aspirasi Perangkat Desa
- Muslim Arbi: Cara Jokowi Bagi-bagi BLT Bisa Dianggap Pro Pengusaha Sawit
