Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Reni Astuti mendorong Pemkot Surabaya menyiapkan skema jaringan pengaman sosial daerah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga yang terdampak pandemi Covid-19.
- Kirim Tumpeng ke Para Dokter RS, Gubernur Khofifah: Terimakasih Dedikasi dan Perjuangan Seluruh Dokter Indonesia
- Siaga Banjir, Bupati Gus Muhdlor Cek Kesiapan Lima Rumah Pompa Air
- Ciptakan Situasi Kondusif Polrestabes Surabaya, Kembali Gelar Cangkrukan Kamtibmas
Sebab saat ini jumlah pasien Covid-19 di Surabaya dari data OPD, PDP dan positif sudah dapat dilihat pada situs lawancovid-19.surabaya.go.id.
Karena itu, langkah penguatan pada upaya promotif dan preventif kuratif dan tracing yang sudah dijalankan perlu ditunjang supaya percepatan penanganan Covid-19 semakin diperkuat dan diperluas.
"Pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya, yaitu dengan model jaring pengaman sosial daerah," kata Reni Astuti dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (2/4).
Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menjelaskan, program perlindungan sosial tersebut akan bersumber dari APBD.
Adapun dasar hukumnya, Reni melihat Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tertanggal 29 Maret 2020 dalam poin 4 huruf e bisa menjadi rujukan.
Dalam poin tersebut menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pembatasan sosial yang menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah maka Pemerintah daerah seharusnya menyiapkan program perlindungan sosial diantaranya dengan memberikan bantuan sosial.
Di antaranya berupa bantuan pangan semisal bahan makanan siap saji dan bahan makanan atau sembako.
Adapun penyediaan pangan ini perlu memperhatikan kebutuhan khusus bagi bayi, ibu menyusui, ibu hamil dan lansia.
"Terkait dengan program perlindungan sosial ini, langkah awal yang harus segera disiapkan Pemkot adalah melakukan updating data MBR. Termasuk data masyarakat pekerja harian yang terdampak pandemi COVID-19," tegas politisi perempuan yang dikenal kritis ini.
Saat ini data MBR Surabaya sejumlah 234.460 KK dengan jumlah individu sebanyak 733.600 (data epemuktakhirandata.surabaya.go.id diakses pada tanggal 1 April 2020). Data tersebut harus dipastikan merupakan data terkini.
"Data MBR baru yang beberapa waktu yang lalu didaftarkan oleh RW apakah sudah dilakukan survey atau belum. Saya memperkirakan masih terdapat seribuan data yang belum di survei oleh Pemkot dalam hal ini oleh Dinas Sosial. Proses survei harus disegerakan, dipercepat serta segera diselesaikan. Disamping data MBR, pemkot perlu juga menyisir warga berpenghasilan harian semisal PKL, penjual warkop, penjual di pasar tradisional, driver ojol/taxol dan lainnya yang terdampak pandemi Covid-19," tegasnya.
Reni menambahkan, selama hampir dua pekan membuka pengaduan online, terdapat banyak keluhan masalah ekonomi dari MBR dan warga berpenghasilan harian.
Karena itu, ia mendesak upaya pemutahiran data MBR dan penyisiran warga terdampak harus segera dilakukan dan jangan sampai menghambat program jaring pengaman sosial ini dilaksanakan.
"Updating by doing. Yang sudah terupdate segera dibantu, jika ada susulan selama layak dibantu agar masuk sasaran penerima bantuan," tambahnya
Reni Astuti yang juga maju sebagai Bakal Calon Wali Kota Surabaya menyarankan dilakukan revisi anggaran dengan berpedoman pada permendagri 20 tahun 2020 dan SE Mendagri no 440/2622/SJ serta Per UU lainnya yang terkait.
Revisi anggaran tersebut harus dilakukan secara cermat. Adapun yang bisa dialihkan adalah anggaran perjalanan dinas dan program kegiatan yang tidak prioritas dilaksanakan tahun ini diantaranya dari anggaran pembebasan lahan, anggaran infrastruktur serta anggaran pengadaan barang dan jasa.
"UU memberikan mandat kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi rakyatnya. Kita berharap progam Jaring pengaman sosial ini akan terlaksana dengan cepat dan tepat. Dan semoga wabah corona segera berakhir," pungkasnya.
- Dukung Pemberantasan Korupsi, Bupati Malang Pimpin Koordinasi dan Pengawasan SPI 2022
- Polemik Lapangan Talangsari, DPRD Jember: Tetap Jadi Lapangan Sepak Bola
- 7th Anniversary Whiz Hotel Darmo Harapan Surabaya Gelar Konser Musik dan Kegiatan Sosial
