Semakin merebaknya pandemi corona virus disease (COVID-19) atau virus corona di beberapa daerah, Komisi E DPR Provinsi Jawa Timur, bersama anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang mengunjungi zona merah di daerah sebaran Covid-19 di Kabupaten Malang, Rabu (8/4).
Kunjungan anggota Komisi E DPR Provinsi Jatim itu bertujuan untuk memberikan bantuan, sekaligus pengetahuan dan ingin mengetahui secara langsung tentang kesiapsiagaan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam menghadapi wabah Covid-19, khususnya untuk menyikapi para pemudik dan TKI yang diperkirakan akan datang.
- Polri-TNI Jadi Relawan Pemakaman Jenazah Covid-19 di Jember
- Pemkot Surabaya Dampingi Panitia Lokal Piala Dunia U-17 Tinjau Stadion GBT
- Kebijakan Full Day School di Ngawi, Dewan Minta Dikaji Ulang
Hal ini seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPR Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
"Kunjungan kami kali ini ingin mengetahui kesiapsiagaan di tingkat Pemerintah Desa dalam menanggulangi Covid-19 secara informal. Sekaligus untuk mengetahui secara langsung apa saja menjadi kendala dalam penanganan Covid-19 ini," ujar Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat meninjau langsung kesiapan satgas Covid-19, di Balai Desa Tirtomoyo, Pakis, Kabupaten Malang.
Selain itu, lanjut Hikmah, dirinya juga menekankan agar Pemerintah Desa untuk memberikan edukasi pada masyarakat supaya tidak ada reaksi yang berlebihan di masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Seperti yang terjadi di suatu daerah, ada orang sakit padahal berstatus ODR, lalu meninggal dan masyarakat tidak mau mengurusi pemakamannya.
"Tolong ini untuk diperhatikan dan diwaspadai. Jangan sampai ada konflik horizontal dalam persolan ini. Masyarakat wajib diedukasi. Dan kalau bisa dimasukkan dalam protokol," tandasnya.
Selain itu Hikmah juga menekankan terkait penerimaan bantuan, pihak Pemerintah Desa diminta untuk menyiapkan data yang jelas untuk terdampak Covid-19.
"Kami berharap Pemerintah Desa menyiapkan data yang jelas. Supaya nanti data penerima bantuan yang sudah ada misalkan PKH, tidak campur aduk dengan bantuan yang terdampak Covid-19. Sambil menunggu skema bantuan yang jelas dari Pemerintah Pusat," bebernya.
Masih di tempat yang sama, anggota Komisi E DPR Provinsi Jatim yang lain, Sri Untari juga mengungkap, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini diharapkan seluruh masyarakat harus menjadi satu kesatuan gerakan.
"Semua unsur Pemerintah dan unsur relawan masyarakat harus menjadi kesatuan. Karena ini merupakan ujian, dan kami harus bergandengan tangan," tukas Untari dari Politis PDIP.
Jajuk Rendra Kresna dari Partai Nasdem yang turut hadir juga menghimbau, untuk terus mengencarkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat.
"Kami meminta tolong masyarakat harus terus meningkatkan kebersihan. Selain itu, pihak pemerintah desa untuk memantau tempat-tempat keramaian seperti warnet, karena anak-anak diwajibkan belajar dirumah bukan untuk berlibur dan bermain, namun untuk belajar di rumah untuk memutus penyebaran Covid-19," pintanya.
- Tunggu Bantuan Pemerintah, Warga Harus Membeli Air Bersih Akibat Kekeringan
- Kepergok Curi Kabel Telkom, Malah Tunjukan Surat Tugas Palsu
- Diintimidasi LSM, Ketua Pilkades di Kabupaten Probolinggo Mundur
