Pemerintah memberi tambahan anggaran untuk Kartu Prakerja dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi dari pandemik virus corona (Covid-19).
- Anies Baswedan: Polarisasi Sesuatu yang Wajar, Itu Seperti Kutub Utara dan Selatan
- Gegara Ini, Indonesia Punya Utang Gelap ke China hingga Rp 266 Triliun
- Kampung Miliarder Borong Mobil, La Nyalla Ingatkan Pentingnya Kelola Keuangan
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengataka, anggaran tersebut harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
Pasalnya, dana puluhan triliun yang digelontorkan oleh pemerintah itu merupakan uang rakyat, dan sejatinya harus kembali kepada rakyat dengan efektif.
"Jangan sampai anggaran untuk kartu prakerja jadi bancakan. Itu uang rakyat, jadi buat rakyat," kata Ujang Komarudin dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/4).
Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran tambahan untuk penggunaan kartu Prakerja dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran ini termasuk paket kebijakan Kartu Prakerja seperti pendampingan pelatihan hingga uang bulanan yang akan didapatkan masyarakat.
"Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun jadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang," kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers secara virtual, Selasa lalu (31/3).
Pernyataan Jokowi itu langsung dikritisi Ketua DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Dia meminta masyarakat turut mengawal dan memastikan puluhan triliun duit rakyat itu bisa tepat sasaran.
Pasalnya, berdasarkan asumsi sementara dia, tanpa harus mengeluarkan Rp 20 triliun dirasa cukup.
"Biaya pelatihan online (kartu) prakerja Rp 1 juta. Kalikan Rp 100 ribu peserta pelatihan = Rp 100 Miliar. Target peserta: 5 juta orang = Rp 5 triliun," urainya dalam cuitan akun Twitter pribadinya pada Senin kemarin (13/4).
"Berapa didapat setiap rakyat peserta pelatihan? Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan. Tanya: penyelenggara dapat berapa?" sindirnya.
Terkait hal itu, Ujang Komarudin yang juga pengamat politik lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia menilai asumsi Rachland Nashidik itu cukup masuk akal. Meskipun, harus didukung dengan data yang valid lagi sebagai pelengkap.
"Jangan dikorupsi. Uang rakyat bukan untuk bancakan pejabat," tegasnya.
- Emil Dardak, Cucu Kiai NU di Mataraman Yang Ditunjuk Pimpin Demokrat Jatim
- Rusia dan Ukraina Tandatangani Kesepakatan Ekspor Gandum
- Pertemuan Puan-AHY Simbol Pemilu Damai di 2024
