Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak akan melakukan upaya hukum yang lebih tinggi usai majelis hakim pengadilan tipikor Surabaya memvonis bebas anggota DPRD Surabaya, Ratih Retniwati.
- Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Digelar Senin Besok
- KPK Pastikan Dalami Nama Zulhas dan Utut di Kasus Suap Rektor Unila
- Warek I Unila Heryandi Tiba di PN Tanjungkarang, Diborgol dan Pakai Rompi Oranye
"Yang pertama pasti kita berterima kasih karena berkasnya diputus artinya sudah ada kepastian. Yang kedua terhadap putusan ini kami tim JPU akan mengajukan kasasi untuk sementara pertimbangan-pertimbangan yang dibacakan," kata Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Tanjung Perak, M. Fadhil dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (17/4).
Menurut Fadhil pengajuan kasasi ini lantaran majelis hakim dianggap tidak cermat dan selalu mengabaikan fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan.
"Faktanya agus setiawan tjong (ASJ) tidak mengatakan. Jadi begini sederhananya kalau ada komunikasi antara terdakwa (Ratih) dan Dea (anak buah ASJ) dan berarti kan ada kerjasama. Kan itu," ujar Fadhil.
Selain itu, lanjut Fadhil, putusan bebas yang dijatuhkan terhadap Ratih Retnowati yang merupakan politisi partai Demokrat itu tidak mutlak sebab masih ada silang pendapat dalam memutuskan perkara serta pembentukan opini.
"Yang pertama di garis bawahi ada dissenting opinion artinya ada analisa yang berbeda diantara majelis. Yang kedua untuk penilaian sementara banyak fakta yang diciptakan sendiri," pungkasnya.
Seperti diberitakan Ratih Retnowati yang masih tercatat sebagai anggota DPRD Surabaya ini akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.
"Mengadili, satu, menyatakan untuk terdakwa Ratih Retnowati tidak terbukti secara sah bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dalam subsidair. Dua, membebaskan terdakwa Ratih Retnowati dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut diatas. Tiga, menetapkan terdakwa Ratih Retnowati tidak terbukti dalam tindak pidana korupsi," jelas Ketua Majelis Hakim
Hisbullah Idris dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (16/4).
Selain tak terbukti bersalah dan membebaskan Ratih Retnowati, Majelis Hakim juga mengembalikan nama baiknya.
"Empat, menyatakan harkat dan martabat kehormatan Ratih Retnowati," ujar Hisbullah.
Selain itu Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara Ratih Retnowati ini ditanggung oleh negara.
"Lima, menetapkan sebagai barang bukti 1 sampai nomer 33 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Enam, negara dibebankan membayar perkara sebesar Rp 5 ribu," pungkas Hisbullah.
Sementara Ratih Retnowati usai mendengarkan putusan majelis hakim terlihat mengangis.
Dalam layar proyektot dalam sidang lewat teleconverence terlihat kedua tangannya menghapus air mata yang mengalir dipipinya.
"Terima kasih pak majelis hakim " kata Ratih seraya memeluk Dini Rijanti yang duduk disampingnya.
Seperti diberitakan dalam kasus ini Kejari Tanjung Perak telah menuntaskan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 untuk program jasmas.
Sebelum Ratih Retnowati menerima vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sudah ada lima terdakwa yang statusnya naik menjadi terpidana.
Mereka adalah mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019, Sugito, Darmawan, Binti Rochma, Dini Rijanti dan Syaiful Aidy.
Sugito telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Surabaya sebanyak 20 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta dipindahkan tahanannya ke Lapas Klas I Madiun.
Sedangkan Darmawan divonis sebanyak 30 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidair enam bulan penjara.
Untuk Binti Rochma divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan.
Namun Binti Rochma maupun JPU sama-sama mengajukan upaya hukum lebih tinggi.
Sedang yang baru saja yakni Syaiful Aidy yang divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.
Disusul Dini Rijanti yang divonis 1,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Ada juga pihak swasta sebagai pelaksana proyek yaitu Agus Setiawan Tjong yang sudah divonis selama 6 tahun penjara dan saat ini masih proses kasasi.
Agus Setiawan Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya.
Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi mencapai Rp 5 miliar akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh Agus Setiawan Tjong.
Informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Diduga tanpa peran ke enam sang legislator itu, program Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.
Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.
- LARM-GAK Ajak Warga Kawal Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilwali Surabaya 2020
- Negara Harus Bayar Kerugian Rp220 Juta untuk Kasus Salah Tangkap Mbah Oman Lampura
- Pejabat Bea Cukai Soetta Ditetapkan Tersangka Pungli
