Keputusan bersama Pemkot Surabaya dan Gubernur Jatim untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya mendapat dukungan dari kalangan anggota DPRD Kota Surabaya.
- Gubernur Diminta Cabut Izin RS Rujukan Penanganan Covid-19 Prima Husada Malang
- Tinjau Gedung Baru Kantor Bawaslu Jatim, Pj Gubernur Adhy: Semoga Lebih Layak, Aman dan Nyaman
- Wali Kota Eri Minta Dishub Optimalkan Retribusi Parkir Melalui Langganan atau Pembayaran QRIS
Kendati demikian, legislator Yos Sudarso berharap PSBB yang akan direncanakan dalam waktu dekat ini tidak berlangsung lama.
”Lebih cepat lebih baik. Tapi misalnya nanti jumlah orang yang positif bertambah, mungkin bisa diperpanjang waktunya," jelas Anggota Komisi C DPRD Surabaya Minun Latif dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (20/4).
Lebih lanjut politisi PKB ini mengatakan, aparat nantinya harus benar-benar bekerja menegakkan peraturan.
"Selain itu sambil menegakkan aturan, aparat juga harus bisa melakukan sosialisasi kepada warga agar mereka patuh akan aturan PSBB," harapnya.
Sementara itu anggota Komisi B John Tamrun menekankan, agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Sebenarnya PSBB tidak perlu dilakukan kalau masyarakat secara ketat menerapkan protokol kesehatan menghadapi pandemi Covid-19," terang politisi PDIP ini.
Menurut politisi yang akrab disapa JT itu, sebenarnya PSBB tidak diinginkan warga Surabaya. Karena akan berdampak pada stabilitas ekonomi. Terutama sektor menengah kebawah.
"PSBB dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 ketika masyarakat tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan," pungkasnya. 
- Hadapi Dunia Global, Ratusan Pelajar SMK Gelar Pelatihan jadi Penulis Handal
- Januari 2021, Polres Jombang Ungkap 35 Kasus Narkoba
- Kecelakaan Maut di Tol Mojokerto, Wali Kota Eri Cahyadi Siagakan Personel BPBD di Rumah Sakit
