Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad berharap agar penanganan wabah Covid-19 di Jawa Timur lebih maksimal agar penyebarannya bisa ditekan. Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penanganan Covid-19 masih belum diperlukan untuk mengawasi kinerja gugus tugas penanganan Covid-19 di Jatim.
- Mak Ganjar Latih Ibu-Ibu di Pamekasan Cara Membuat Buket Snack
- UD Trucks Tutup Tahun 2022 dengan Serah Terima 32 Unit Quester Euro 5
- WNA yang Dikira Hendak Lompat dari Suramadu, Ternyata Hanya Sekedar Berhenti di Lajur Motor
"Saya pribadi berpendapat tidak perlu, pansus terlalu bernuansa politik," katanya pada Selasa (5/5).
Anwar Sadad berharap agar Pemprov Jatim lebih transparan dalam memaparkan kinerjanya menangani Covid-19 di Jatim. Supaya penyebaran klaster-klaster corona baru di Jatim bisa dihentikan dan masyarakat dapat hidup normal.
“Saya dengar Kominfo sudah memperkenalkan teknologi tracing, tracking, fencing, kenapa ini tidak diaplikasikan. Terus ada chatbot Kominfo Pemprov bagaimana kabarnya? Alat itu saya rasa bisa digunakan sebagai sumber informasi awal, asalkan prosedur pelaporan diinformasikan dengan lebih jelas,” ungkapnya.
Dia mengaku menyesalkan sikap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak pernah menyampaikan skema percepatan penanganan Covid-19 di hadapan DPRD Jatim. Padahal, DPRD Jatim yang merupakan perwakilan partai punya struktur yang massif hingga tingkat grass root.
“Itu saja. Tidak ada yang lain. Gubernur tidak pernah menyampailan grand design percepatan penanganan Covid-19 di hadapan DPRD Jatim. Misalnya bagaimana skema pelibatan Dewan maupun Partai yang memiliki infrastruktur hingga tingkat RT,” dalih politisi asal Pasuruan.
Gus Sadad melanjutkan, harusnya diingat bahwa DPRD adalah representasi rakyat, dan di dalamnya adalah individu-individu yang memiliki jaringan dan keterpilihan baik karena ketokohan personal maupun sebagai kader partai.
Bahkan anggota DPRD Jatim selama ini telah melakukan kerja-kerja kampanye pencegahan dan penanganan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 sebagai personal atau dalam rangka penugasan Partai.
“Saya pribadi husnudzan, selalu berbaik sangka, bahwa Gubernur dan jajaran Gugus Tugas dapat bekerja secara taktis dengan memanfaatkan seluruh kewenangan kebijakan dan anggaran yang ada. Akan tetapi “kebobolan” berkali-kali pada klaster-klaster massal yang harusnya dapat terdeteksi dengan akurat, menandakan Gubernur harus segera mengkonsolidasikan jajarannya. Harus cepat dan tepat,” pinta Gus Sadad.
Di sisi lain, pihaknya juga meminta skema jaring pengaman sosial yang hendak diberikan Pemprov maupun pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota hendaknya lebih transparan dan tersosialisasikan dengan baik karena masyarakat terdampak yang ada di bawah sudah pada mengeluh tak kunjung ada bantuan dari pemerintah.
Bahkan informasi yang didapat, masih ada Rp.450 miliar anggaran untuk jaring pengaman sosial dampak covid-19 yang masih ngendon karena belum bisa direalisasikan programnya.
“Nah, kalau ini kan karena faktor kehati-hatian, disebabkan basis data yang akan digunakan acuannya adalah DTKS. Harapannya KPM benar-benar tepat sasaran, tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. Tapi di lapangan data tersebut justru dipermasalahkan masyarakat,” pungkas Anwar Sadad.
Seperti diketahui, sebaran pandemi covid-19 di Jatim masih terus berlangsung dengan tren grafik naik turun. Bahkan kluster-kluster baru kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 muncul di sejumlah daerah termasuk di tiga daerah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak 28 April 2020. Salah satunya di pabrik rokok Kabupaten Tulungagung dan di Pujon, Malang.
- Petugas Gabungan Bersihkan Sungai Kali Maling Jombang yang Tertutup Tanah Longsor
- Pembukaan Porprov VIII Jatim Berlangsung Meriah, Gubernur Khofifah: Mari Sukseskan Penyelenggaraan, Raih Prestasi Terbaik, Tingkatkan Ekonomi Daerah
- Daya Beli Warga Menurun, SIER Bagikan 1000 Paket Sembako Kepada 17 Kelurahan di Surabaya dan Pasuruan
