Muhammadiyah: Pansus Covid-19 Bikin Gaduh Di Saat Rakyat Susah

Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Surabaya menyampaikan sejumlah pernyataan sikap terkait penanganan pandemi Covid-19 di Surabaya.


Salah satunya, MCCC mengajak para elite politik untuk tidak membuat gaduh di saat rakyat susah dengan wacana pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya.

MCCC sendiri adalah tim yang dibentuk resmi oleh Muhammadiyah untuk membantu penanganan Covid-19.

”Jangan buat gaduh politik di saat rakyat susah dengan wacana pembentukkan Pansus Covid-19 DPRD Kota Surabaya. Kami melihat bahwa saat pandemi ini yang dikedepankan adalah kebersamaan dan membantu penyelamatan rakyat. Kepentingan politik agar tidak dikedepankan,” tegas Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center Surabaya, Arif AN dalam pernyataan sikapnya, Selasa (5/5).

Menurut MCCC, akan lebih baik para elite politik bahu-membahu bersama untuk memberikan konstribusi kepada rakyat pada saat kondisi seperti ini.

”Kalau ada fungsi kontrol tetap dilaksanakan dengan tupoksi yang ada,” ujar Arif yang juga sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Surabaya.

Selain permasalahan Pansus Covid-19 di DPRD Kota Surabaya yang dinilai sarat kepentingan politik, MCCC Surabaya juga mengajak Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk memperkuat sinergi serta menghentikan silang pendapat. MCCC menilai ada ketegangan antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

”Ketegangan Ini sangat terlihat saat permasalahan ditemukannya kluster baru Pabrik Rokok Sampoerna yang meninggal 2 orang. Kami menilai hal ini sangat tidak etis dipertontonkan dan terkesan saling salah menyalahkan,” ujarnya.

Terkait klaster Sampoerna, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memang membikin pernyataan yang menyudutkan Pemkot Surabaya karena dinilai lamban. Keesokan harinya, Pemkot Surabaya memprotes tudingan lamban dari Khofifah tersebut dengan membeberkan kronologi penanganan klaster Sampoerna.

Wakil Ketua MCCC Surabaya Achmad Rosyidi menambahkan, pihaknya juga meminta agar segera ada rumah sakit darurat karena lonjakan penderita COVID-19 terus merangkak.

”Ini yang kami melihatnya segera untuk dieksekusi. Polemik siapa yang menjadi pemutus kebijakannya, silakan. Kebutuhan Rumah Sakit Darurat adalah keniscyaan, harus segera difungsikan,” tandasnya.