Kebijakan pemerintah memberi keringanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tidak boleh disepelekan oleh perusahaan yang mempekerjakan para pegawainya.
- Eri-Armuji Minta KPU Atur Pengundian Nomor Urut
- Novel Ingin Balik ke KPK, Polri: Bukan Sesuatu yang Melanggar
- Soal Kudeta Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Tidak Berpolitik Praktis
Hal ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/5).
"Di rapat bersama, Menaker menyebutkan pemberian THR adalah wajib, tidak ada pengecualian. Persoalan pandemik Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayar THR,” ujar Saleh.
Dalam rapat yang berlangsung beberapa waktu lalu, Menaker Ida Fauziah mengakui tidak semua perusahaan berjalan stabil.
Oleh karena itu, akan dilakukan dialog antara perusahaan dan pegawai untuk mencari jalan terbaik soal pembayaran THR.
Saleh mengurai, dalam dialog dengan pegawai, disepakati mekanisme pembayaran THR secara mencicil.
Langkah audit kepada keuangan perusahaan juga diinstruksikan Menaker untuk mengetahui kondisi keuangannya secara baik.
Sesuai dengan ketentuan, THR harus dibayar paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Jika tidak dibayarkan, maka akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang akan dibayarkan.
Di samping itu, pemerintah juga akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai membayar THR.
“Kalau menurut semua penjelasan itu, tidak ada yang bisa menghindar dari pembayaran THR. Mungkin yang dipersoalkan adalah soal dialog bersama pekerja terkait THR. Menurur saya itu boleh saja, tetapi harus dipastikan bahwa hak-hak pekerja tidak ada yang dikurangi,” jelasnya.
Pihaknya meminta perusahaan tidak boleh lari dari tanggung jawab meskipun adanya keringanan dari Kemenaker dalam hal pembayaran THR.
“Di luar masa pandemik ini, perusahaan kan banyak juga yang untung. Nah, di masa sulit seperti sekarang ini sudah sepatutnya hak-hak para pekerja ditunaikan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab,” tutupnya.
- Fenomena Pilpres Satu Putaran, Masyarakat Lelah dengan Kegaduhan Politik
- Anies Pastikan Nasdem Tak Goyang Meski Johnny Plate jadi Tersangka
- Kata Tim Kecil Anies, Dirikan Sekber Dulu Baru Deklarasi Koalisi Perubahan
