Upaya Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa dalam menangani pandemik Covid-19 mendapat kritik pedas dari elemen mahasiswa.
- Pembubaran Jemaat Gereja Munculkan Asumsi PDIP Bukan Lagi Partai yang Suarakan Toleransi
- Anies Bagai Momok yang Ditakuti Rezim, Gangguan Pencapresan Bakal Datang Bertubi-tubi
- Jokowi Jengkel Soal Impor, Demokrat: Memang Realitas Kebutuhan Lebih Tinggi dari Produksi Dalam Negeri
Mereka yang mengatasnamakan kelompok Cipayung Plus Jatim ini pun memberikan rapot merah.
Rapot merah penanganan Covid-19 bagi pemerintahan Khofifah ini bukan tanpa alasan. Sebab, kini Jatim menduduki peringkat kedua terbanyak kasus positif virus SARS CoV-2 secara nasional. Tentunya hal ini bukan prestasi, melainkan kegagalan.
"Padahal sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi PSBB-nya tidak efektif, Ini menunjukkan bahwa Gubernur gagal dalam mengkordinasi tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik," kata Ketua HMI Jatim, Yogi Pratama dalam siaran persnya, Kamis (14/5).
"Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dan dari Gubernur dalam perang melawan Covid-19 di kabupaten/kota," dia menambahkan.
Senada dengan Yogi, Ketum GMNI Jatim, Nabrisi Rohid menilai selama masa PSBB tidak ada koordinasi yang baik antara Pemprov Jatim dengan Pemkab/Pemkot di Surabaya Raya. Bahkan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan.
"Ini kan berbahaya dalam ngurus Covid-19. Harusnya Gubernur Jatim bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong. Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat. masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Gak usah saling menyalahkan, mending fokus urus Covid-19," tegas Naha sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua KAMMI Jatim, Rijal Faizin Rahman menyebut bahwa pemprov lamban dalam penanganan Covid-19. Sehingga kini semua daerah di Jatim menjadi zona merah. Ditambah lagi, penyaluran bantuan menurutnya masih amburadul.
"Sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yang terjebak di kota perantaunannya," kata Rijal.
Kemudian, Ketua IMM Jatim Andreas Susanto meminta Khofifah jangan hanya pencitraan saja. Dia berharap agar mantan Menteri Sosial itu fokus mengambil langka preventif penyebaran Covid-19.
"Bukan pencitraan bagi-bagi sembako. Itu bukan kelasnya gubernur, kalaupun hanya bagi-bagi masyarakat juga bisa," Andreas menegaskan.
Lebih lanjut, kritik juga dilayangkan Ketua GMKI Jatim, Ridwan Tapatfeto. Dia menilai Khofifah kurang serius dalam penanganan PSBB.
Hal itu dapat dilihat dari masih banyak aktivitas masyarakat, perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal.
"Itu menandakan bahwa gubernur kurang begitu sigap," kata dia.
- Caleg Terpilih Wajib Serahkan LHKPN ke KPK
- Tidak Ada Bukti Pelanggaran HAM Dalam TWK KPK, Komnas HAM Dinilai Cari Sensasi
- Usai Diskusi Kenaikan Tarif Tol Solo-Ngawi, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Serukan Tagar Kembali ke Jalan Reguler
