Pernyataan pemerintah di tengah wabah Covid-19 dianggap publik membingungkan.
- Rayakan Iduladha di Tengah Krisis Global, Presiden Turki Doakan Kemakmuran Umat Manusia di Seluruh Dunia
- Otto Hasibuan Pertanyakan Mandat ICW Yang Sering Menuduh Moeldoko
- Kaesang Gabung PSI, Ini Bentuk Perlawanan Terbuka Jokowi terhadap PDIP
Pemerintah awalnya mendengung-dengungkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi kemarin Presiden Joko Widodo membantah telah melakukan pelonggaran tersebut.
Demikian pula dengan kebijakan diizinkannya warga usia di bawah 45 tahun untuk bekerja kembali dan kembali beroperasinya transportasi massal.
"Kondisi ini perlihatkan buruknya komunikasi kebijakan pemerintah, keberadaan para ahli komunikasi di Istana perlu diragukan peran dan fungsinya," ucap dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
Kebijakan yang simpang siur dan tidak satu komando itu, kata Dedi, justru menjadi malapetaka. Sebab, masyarakat akan tidak acuh lagi pada pernyataan pemerintah dan tidak patuh lagi menjalani PSBB.
“Jadi jika ada kerumunan warga di jalanan, di simpul transportasi umum itu wajar. Jelas itu imbas statemen elit yang tidak dapat dipercaya," tegas Dedi.
Bahkan, kata Dedi, Presiden Jokowi akan semakin tersudut jika semua statemennya ditafsir berbeda oleh para pembantu di kabinet.
"Citra presiden yang tidak sanggup mengelola komunikasi bisa memperburuk reputasi kepala negara," pungkas Dedi.
- Tahun Depan, Mendagri Fokus Pembangunan di Perbatasan Papua
- Kata Luhut, Penerapan Prokes dengan Basis Digital Jadi Kunci Mencegah Tsunami Covid-19 Terulang
- Presiden Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Me-Lockdown Provinsi
