Penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto, terus diberikan pemerintah daerah sampai menjelang Idul Fitri. Berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terus disalurkan.
- 1540 Warga Banyuwangi Nikmati Hibah Air Bersih
- Harapan Pegiat Batik Banyuwangi Di Hari Batik Nasional
- Raih WTP, DPRD Ponorogo: Jangan Hanya Formalitas, Perhatikan Catatan
Kali ini, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau langsung proses pengemasan sembako bagi warga terdampak di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Subdivre II Surabaya Selatan, Senin (18/5).
Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. Melainkan, bantuan-bantuan tersebut juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Corporate Social Responsibility (CSR), kelompok masyarakat dan masih banyak lainnya. Dan kemudian dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan.
"Ada dua poin penting yang harus diketahui masyarakat terkait bantuan. Poin pertama adalah bantuan yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat dan provinsi, juga bersumber dari instansi lain. Seperti CSR, Baznas, Korpri. Sedangkan poin kedua, terkait operasi pasar. Dimana, operasi pasar ini berbeda dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Operasi pasar merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat dua," jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Ning Ita menjelaskan, pada JPS berupa Paket Sembako dari Pemerintah Kota Mojokerto bersumber dari APBD, CSR, KOPRI dan Baznas yang dalam pendistribusiannya dikerjasamakan kepada Perum Bulog agar jenis dan jumlah komoditas tiap paket sembakonya sama agar tidak terjadi keributan di masyarakat.
"Jangan sampai, hanya karena sembakonya tidak ada telur atau gula, warga ribut. Kami ingin semua sembako yang diberikan kepada masyarakat isinya sama, meskipun bantuannya dari berbagai macam sumber," terangnya.
Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan kuota penerima bantuan sebanyak 5.500 yang disiapkan pemerintah daerah, baru ada 4.103 warga yang terdata untuk mendapatkan bantuan sembako senilai Rp 300 ribu selama tujuh bulan. Penerima bantuan, merupakan warga yang telah terverifikasi tidak mendapatkan bantuan jenis apapun, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ning Ita mengingatkan kepada gugus tugas dan instansi terkait agar penyaluran JPS harus rampung sebelum lebaran
- Marak Pencurian Data, Diskominfo Jatim Optimalkan Peran CSIRT
- Puan Maharani Berwisata ke Kawah Ijen, Bupati Banyuwangi: Jadi Motivasi Percepat Pemulihan Pariwisata
- Launching KKN Tematik, UNESA dan Jajaran Pemprov Tanam 2.000 Pohon di Mojokerto
