Dugaan sabotase mobil PCR bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke daerah lain oleh Pemprov Jatim, memantik reaksi dari kalangan anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya.
- Fahri Hamzah Minta Elon Musk Hapus Kata Kadrun dan Cebong dari Twitter
- Komunitas Peci Biru Serukan Moeldoko Pimpin Taubat Nasuha Pelaku GPK Demokrat
- Masih Banyak Tokoh Ingin Gabung KAMI, Din Syamsuddin: Nanti Dibatasi 100 Orang
Kalangan legislatif dari partai bergambar banteng bermoncong putih ini menilai jika Pemprov Jatim bergerak dalam penanggulangan pandemi Covid-19 tanpa indikator yang jelas.
“Terbukti yang terbaru adalah pengalihan Mobile Combat Covid-19 dari Surabaya ke daerah lain yang angka Covid-nya di bawah Surabaya,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (29/5/2020).
Tak hanya itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya juga menganggap bila Pemprov Jatim selama ini tak memiliki skema dalam penanggulangan pandemi covid-19.
Pasalnya Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jatim dan kota terbesar adalah episentrum utama (tertinggi) di Jawa Timur, baik dari sisi jumlah positif hingga tingkat penularannya sehingga semestinya menjadi prioritas.
“Preseden dipindahnya Mobile Combat Covid-19 dari Surabaya ke daerah lain menunjukkan bahwa Pemprov Jatim tidak mempunyai strategi yang cermat dan terukur,” tandasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Anas Karno Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Menurutnya hingga saat ini sudah tak terhitung jumlahnya bila Pemprov Jatim mengeluarkan pernyataan yang terkesan “menteror” warga Surabaya, seperti Surabaya bisa menjadi ‘Wuhan baru’.
Parahnya lagi kata Anas, pernyataan-pernyataan dari Pemprov Jatim yang seolah-olah menteror warga Surabaya tidak diikuti dengan tindakan konkrit di lapangan dengan memberi prioritas ke Surabaya.
“Jadi patut dipertanyakan apa motif para pejabat Pemprov Jatim dengan berbagai pernyataan yang tidak diikuti aksi dan strategi di lapangan,” kecamnya.
Anas menambahkan, pada tanggal 22 Mei 2020 Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah berkirim surat kepada Kepala BNPB Jawa Timur, yang berisi meminta bantuan untuk perluasan tet swab dengan 2 unit Mobile Combat Covid-19.
“Logikanya, surat Walikota itu bisa menjadi landasan bagi kebijakan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan Surabaya untuk pengoperasian mobil test PCR bantuan BNPB Pusat,” ujar Anas.
Seperti yang ditulis sejumlah media pada 27 Mei 2020, lanjut Anas, jika Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Monardo telah menyebutkan, bahwa pihaknya memberikan mobil laboratorium tes PCR ke Jawa Timur.
Surabaya adalah salah satu prioritas bagi penggunaan fasilitas mobil tersebut, karena tingginya angka positif Covid-19 dan seharusnya Gubernur mengikuti instruksi Kepala BPNB.
“Apalagi, sudah jelas ada jadwal mobil tes PCR lima hari di Surabaya, Pemkot Surabaya sudah janjian dengan Gugus Tugas Jatim, tapi mobil tes PCR yang sudah ditunggu warga Surabaya malah dialihkan ke daerah lain,” pungkasnya.
- Dua Legislator Ini Benarkan Sejumlah Anggota DPRD Surabaya Terkonfirmasi Positif Covid-19
- Pembantu Jokowi Disarankan Hati-hati Susun Naskah Pidato Presiden
- Demokrat Belum Tergiur Gabung Koalisi Besar
