Pada gelaran Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan melibatkan stakeholder dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
- Munculkan Bacapres Sejak Dini, Nasdem Berikan Pendidikan Politik ke Masyarakat
- Kabar P-APBD Jember 2021 Ditolak Gubernur Khofifah Hoaxs
- Pasca Gugatan Ditolak PN Kota Madiun, DPRD Kota Madiun akan Segera PAW 2 Anggotanya
"Kami punya pelibatan Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes. Penting bagi KPU dalam waktu dekat memutuskan dan ini terus kita bahas alternatif," kata Komisioner KPU Viryan Azis saat mengisi diskusi daring bertajuk "Perppu dan Dampak Penundaan Pilkada Di tengah Covid-19" pada Sabtu sore (30/5).
Viryan mengatakan, pelibatan Gugus Tugas Covid-19 dan Kemenkes ini dilakukan diseluruh Indonesia. Tujuannya dalam rangka mengedepankan protokol kesehatan untuk penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik Covid-19.
"Melibatkan Gugus Tugas Covid-19 dan kemenkes ini secara nasional baik di pusat dan di 270 daerah penyelenggara Pilkada," jelasnya.
"Mudah-mudahan ini bagian dari proses sungguh-sungguh bagaimana secara efektif menghadirkan penyelenggaraan pemilihan di masa Covid-19 yang menjamin kesehatan masyarakat," imbuh Viryan Azis.
Adapun, mekanisme kerjanya dilakukan tiga alternatif. Pertama, melakukan koordinasi berkala sebelum hingga saat berlangsungnya Pilkada bahkan setelahnya. Kedua, membentuk kelompok kerja (Pokja) Pilkada di tengah pandemik Covid-19.
"Ketiga membentuk semacam komite kesehatan Pilkada 2020," tandasnya.
- Faisol Riza Temui Kades Probolinggo Usai Aksi Demo di Jakarta
- Gubernur Khofifah Puji Kinerja Relawan Semeru: Pahlawan Tanpa Tepuk Tangan
- Usulan PDIP Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bukan Terobosan Baik
