Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai penangkapan Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, memperlihatkan kualitas demokrasi di tanah air yang melemah.
- Pimpinan MPR Apresiasi Langkah MA Larang Pengadilan Catat Nikah Beda Agama
- WNI Dilarang Masuk ke 59 Negara, Pemerintah Juga Harus Larang Orang Asing Masuk Indonesia
- TPN Ganjar-Mahfud, TGB dan Luki Ziarahi Makam Pendiri NU di Jombang
Penangkapan Ruslan Buton oleh tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra itu diduga terkait surat terbuka yang sebelumnya dia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Di dalam surat itu antara lain agar sang Presiden mundur.
Ruslan Buton dijemput dari kediamannya di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara, Jumat kemarin (29/5).
Fadli mengaku heran dengan sistem demokrasi yang digunakan oleh Indonesia. Pasalnya, penangkapan Ruslan Buton yang hanya sekadar mengeluarkan pendapat dan meminta Presiden mundur dari jabatannya dinilai berlebihan jika dianggap tindakan kriminal bahkan makar.
"Standar demokrasi macam apa yang kita pakai? Masak orang hanya meminta atau menyerukan agar seseorang mundur dari jabatan publik dianggap perbuatan makar atau kriminal? Hadeuh demokrasi abal-abal," kata Fadli Zon dalam cuitannya di akun Twitter seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).
Sekadar informasi, Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjasi revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya.
"Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat," kata Ruslan Buton dalam surat terbukanya kepada Presiden Jokowi.
Dalam perkembangannya, setelah diamankan tim gabungan, Ruslan Buton dimintai keterangan dan dikenakan Pasal berlapis akibat surat terbukanya kepada Presiden.
- DPRD Jatim Minta Kemendagri Bijak Dalam Tentukan Pj Gubernur
- Demokrat: Semoga Pertemuan Ketum Parpol di Istana Kemarin Tidak Mengutak-atik Konstitusi
- Bawaslu kota Madiun Gelar Rakor Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Bagi Pengawas AD – HOC Pemilu 2024
