Pemerintah Belum Bisa Terapkan Herd Immunity, Ini Alasannya

Pemerintah Indonesia belum bisa menyetop penyebaran Covid-19 melalui cara membiarkan imunitas tubuh atau herd immunity.

Baca Juga

Hal itu dipastikan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (2/6).

"Kalau kita bicara herd immunity, berarti harus ada interaksi sosial yang tinggi. Seandainya sampai terjadi, mari kita berpikir logika. Bagaimana caranya antar pulau saling bisa menulari kalau interaksinya tidak tinggi? Jadi, tidak serta merta herd immunity bisa terbentuk," ujar Wiku Adisasmito seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.

Herd immunity, dijelaskan Wiku Adisasmito, secara bahasa berarti kekebalan dalam suatu kelompok. Dalam arti, ada kondisi perlindungan yang terjadi secara tidak langsung pada populasi yang sudah terinfeksi virus, kemudian muncul kekebalan terhadap infeksi dari suatu penyakit menular.

Kata Wiku, herd immunity bisa dilakukan ketika minimal 70 persen masyarakat sudah memiliki imunitas dari jumlah populasi di suatu wilayah. Namun saat ini, Indonesia baru mencatat sekitar 26 ribu kasus dengan 7 ribuan kasus sembuh, sementara jumlah penduduk Indonesia keseluruhan sekitar 271 juta jiwa.

Karena itu, Wiku mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menjamin masyarakat memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Terkecuali, Indonesia sudah memenuhi syarat herd immunity dengan batasan 70 persen imunitas sudah terpenuhi dari seluruh populasi.

"Virus ini menularnya melalui droplet yang kita tulari pada orang lain. Padahal, kita pakai masker saja sudah bisa mencegah. Kemudian juga menjaga jarak dekat, dan cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut," pungkas Wiku Adisasmito.

BERITA LAINNYA