Ibadah haji tahun 2020 ditiadakan. Ada wacana pengalihan dana simpanan penyelenggaraan haji sebesar 600 juta dolar AS untuk membantu penguatan kurs rupiah.
- Nasdem dan PKB Usul KPK Periksa Semua Capres Cawapres
- Ada Inkonsistensi Jokowi Saat Memuji Sri Sultan dan Sri Mulyani
- Maruf Amin Larang MUI Ikut-ikutan Tentukan Capres 2024
Jika ini dilakukan, tetap saja tidak akan bisa menutupi krisis-krisis. Selain itu, umat juga akan menolak.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/6).
"Saya kira umat tidak setuju ya. Tapi kalau itu niat dan dipaksakan tetap tidak akan menjadi obat bagi tiga krisis saat ini. Krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, dan yang akan terjadi kemudian krisis sosial," ujar Gde Siriana Yusuf.
Ia menilai, pengalihan dana simpanan penyelenggaran haji yang dilakukan justru memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah mengelola keuangan negara.
"Karena sudah bingung mau ngapain lagi? Cari utang juga sudah susah, SUN (Surat Utang Negara)-nya enggak laku," ucapnya.
Oleh karena itu, Gde Siriana Yusuf memprediksi kebijakan pemerintah kali ini bakal berpengaruh secara signifikan bagi eksistensi pemerintahan saat ini. Karena bukan tidak mungkin masyarakat akan berang.
"Belum lagi rezim Jokowi akan dikutuk 7 turunan oleh umat Islam," pungkasnya.
- Akronim Amin Disoal, Anies Percaya Polisi Pakai Akal Sehat
- 17 Ribu Relawan Siap Sambut Kedatangan Anies di Sumut
- Menkeu AS: Kami Tak Akan Berpartisipasi di Pertemuan G20 Jika Ada Rusia
