Penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Jawa Timur, khususnya Surabaya, harus menjaga kerukunan antar kepala daerah. Hal ini menyusul meningkatnya jumlah penyebaran virus corona di Jawa Timur selama tiga bulan terakhir.
- Atasi Dampak Pandemi, DPRD Jatim Akan Perjuangkan Tambahan Modal Bagi Bank UMKM
- Relawan Progresif Pendukung Ganjar-Mahfud Gelar Nobar Debat Capres
- Prabowo Didoakan Jadi Presiden 2024 Di Kongres Fatayat NU, Gerindra Jatim: Doa Tulus Untuk Pimpin Indonesia
Ketua Generasi Muda FKPPI Jawa Timur, Satria M. Adipratama mengatakan, bahwa kita harus bisa menjadi pemenang menghadapi pandemi Covid-19. Dan untuk memenanginya, maka masyarakatnya harus bisa disiplin.
“Negara yang mampu menghadapi virus corona adalah negara yang masyarakatnya disiplin (taat aturan) dan mampu bahu membahu mengatasi musuh bersama yang sedang dihadapi,” kata Satria dalam siaran persnya yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (3/6).
Keadaan ini, lanjut Satria, tentunya tidak terjadi begitu saja. Namun menuntut adanya komitmen yang solid dalam persatuan bangsa terutama dicerminkan oleh figur kepala daerah.
“Kepala daerah harus menjadi panutan dengan menjaga sikap rukun dan gotong royong dalam menghadapi dampak dari pandemi,” ujarnya.
Ditambahkan Satria, saat ini seluruh dunia sedang berperang melawan musuh yang sama. Dan musuh yang tidak kasat mata ini telah menganggu stabilitas nasional.
“Ini adalah pandemi yang mengakibatkan terganggunya tiga aspek yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat. Karena itu demi menjaga kesiapan bersama, maka elemen akademisi, pemerintah, swasta dan masyarakat, kami mohon untuk rukun terutama kepala daerahnya,” imbuh Satria.
Satria yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Jawa Timur di bidang perdagangan internasional merasakan dampak dari virus corona pada sektor ekonomi di tanah air dan perdagangan lintas negara.
Tentu hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang sudah berbulan-bulan menyebar di pelosok Tanah Air. Seperti banyak orang dirumahkan dan menjadi pengangguran akibat di-PHK.
“Banyak perusahaan yang defisit tetapi tidak bisa exit (keluar) dari permasalahan keuangan perusahaan. Jenis bidang usaha tertentu yang paling terganggu memaksa kita untuk adaptif mengubah permodelan usaha. Dan itu tidaklah mudah karena fix cost yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan perusahaan yang terdampak Covid-19. Maka, demi sustainability beberapa perusahaan di bidang usaha tertentu memilih PHK sebagai solusi. Akan tetapi hal itu justru berdampak pada naiknya jumlah pengangguran di Jawa Timur dan ini memicu meningkatnya kasus kriminalitas,” tandasnya.
Masih kata Satria, saat ini pemerintah sedang mengeluarkan kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di beberapa kota yang dianggap perlu dan juga mempersiapkan protokol new normal. Harapannya, elemen masyarakat mampu bertahan hidup dan siap menghadapi pandemi ini.
“New normal adalah tentang kesiapan dari akademisi, swasta, pemerintah dan masyarakat. Ini bisa disebut sebagai fase survival,” terangnya.
Pastinya dalam fase survival, kata Satria, pihaknya berharap jumlah korban bisa diminimalisir dan juga dampak dari pandemi virus corona bisa segera selesai sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan seperti sediakala.
Satria berpendapat, yang perlu diperhatikan dari kebijakan new normal adalah tentang kesiapan untuk hidup berdamai dengan virus corona. Untuk itu, kerukunan antar kepala daerah dan segenap elemen masyarakat adalah kunci penting menjadi bangsa pemenang sebagai implementasi dari pengamalan nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu secara fisik dan berkumpul, namun kita tetap harus kompak bergotong royong sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan senjata unggul yang melekat dalam jati diri bangsa Indonesia,” pungkasnya.
- Gus Jazil Minta Gus Yaqut Meralat dan Mengakui Kesalahannya
- Hikmahanto Juwana: Fenomena yang Terjadi di Dunia Hari Ini, Seperti Krisis Asia 98
- Pemerintah Diminta Atasi PMI Ilegal dan Non-Prosedural
