Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT PLN di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (17/6).
- Mantan Menkeu RI: Yang Dimaksud Bamsoet Bisa Juga Percepatan Pemilu 2024
- KLB Demokrat Tragedi Demokrasi yang Fatal dan Bertentangan Pancasila
- Manut Habib Luthfi, Keluarga Besar Bani Falaq Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran
Bahasan utama soal kenaikan tagihan listrik yang dirasakan masyarakat belakangan ini.
Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, rapat dengar pendapat tersebut digelar secara terbuka sekitar pukul 10.15 WIB.
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dicecar mengenai tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat. Selain membahas tagihan listrik, DPR juga mempertanyakan perihal utang PLN. Termasuk mengenai eksisting dan tertundanya program 35.000 megawatt. Kendala dan tantangan pembangunan transmisi dan distribusi PLN juga menjadi sorotan DPR RI.
“Apakah serius perusahaan strategis ini tergerus dengan persaingan ini. Kita akan mencari jalan terbaik,” ujar anggota Komisi VII dari fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto.
Diketahui, belakangan ini sebagian masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah maupun atas mengeluhkan tingginya kenaikan tagihan listrik PLN di tengah pandemik Covid-19 saat ini.
Hal itu menjadi sorotan DPR RI, hingga kemudian memanggil Direktur Utama PLN untuk melakukan pembahasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai lonjakan tagihan listrik.
- Target 10 Kursi, Golkar Kabupaten Probolinggo Gelar Safari Bareng Pengurus Pleno
- Cak Imin Yakin Jokowi Cenderung Dukung Prabowo
- Buka PON XX Papua, Jokowi: Junjung Sportivitas dan Persaudaraan dan Persatuan
