- Pastikan Pemudik Lancar Tanpa Kendala, Pj Gubernur Adhy Bersama Menko PMK Tinjau Pelabuhan Jangkar Situbondo
- Hari Ini Surabaya Cross Culture 2023, Sebagian Rute Dipasang Barikade
- Truk dan Bus Jurusan Banyuwangi-Bali Sudah Bisa Lewati Gunung Gumitir Jember
Pernyataan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang disampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa 70,6 persen masyarakat di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo (Surabaya Raya) tidak memakai masker mendapat tanggapan dari Wakil Koodinator Hubungan Masyarakat Penanganan Percepatan Covid-19 Kota Surabaya M Fikser.
Menurutnya data yang disampaikan Khofifah Indar Parawangsa yang juga Ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
Sebab saat masa transisi ini tingkat kesadaran masyarakat Surabaya cukup tinggi. Hal ini kata Fikser bisa dilihat berdasarkan dari sidak dan pemantauan tim Satpol PP Kota Surabaya yang menyebutkan dari puluhan orang yang dipantau hanya beberapa orang yang ditemukan tidak menggunakan masker.
"Dari 10 orang yang tidak menggunakan makser ada 1 orang. Kalau 20 orang itu 1 sampai 3, dari 50 orang yang dipantau terdapat 4 orang yang tidak menggunakan masker, terus physcal distancing pun begitu. Itu kami sampaikan sesuai hasil pemantauan teman-teman Satpol PP selama ini dimasa transisi," jelas M Fikser dikutip Kantor Berita RMOLJatim di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/6).
Ia menambahkan segelintir masyarakat Surabaya yang ditemukan tidak memakai masker itu tersebar dihampir semua lokasi pusat keramaian yang ada di Kota Pahlawan ini.
Bahkan, tak tanggung-tanggung, petugas Satpol PP Surabaya terpaksa harus memberikan sanksi.
"Nah, hari ini kita sudah ada penyitaan KTP, karena tidak menggunakan masker itu, datanya itu ada 43 orang dari 8 titik wilayah yang dilakukan (penindakan). 8 titik itu seperti pasar, taman, kafe-kafe dan mereka yang kita sidak disana itu selain tidak memakai masker dan tidak melakukan physical distancing," tandasnya.
Ia menjelaskan dari pemantauan dan sidak disejumlah tempat tersebut juga diberikan sanksi kepada pelanggar, selain penyitaan KTP selama 14 hari juga ada hukuman sosial seperti berjoget didepan umum dan melakukan kegiatan sosial seperti menyapu.
"Ada sanksi yang diberikan, seperti dia harus joget didepan umum, fungsinya apa?, untuk memberikan rasa malu secara sosial, bahwa dia itu tidak menggunakan masker. Kedua dia diberikan sanksi push up, dan sekarang ada sanksi tambahan yaitu, sanksi sosial, melakukan penyapuan. Jadi kita siapkan sapu untuk mereka menyapu (membersihakan tempat) Itu diberikab sanksi seperti begitu," ungkapnya.
Nah dari data yang ada dilapangan itu, masih kata Fikser maka tingkat kesadaran masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 cukup tinggi.
"Jadi yang jelas, Alhamdulillah warga Kota Surabaya itu sudah mulai sadar akan kesehatannya dan mulai memahami tentang penyebaran Covid-19. Saya kira semua tidak ingin sakit. Sehingga semua orang ingin melindungi dirinya untuk sehat," pungkasnya.
- Bikin Pelatihan Membuat Minyak Kelapa, Cara Kapolres Merauke Tingkatkan Ekonomi Suku Asmat
- Enam Hari Hilang, Bocah 9 Tahun Ditemukan Meninggal Dalam Selokan
- 185 Anggota GP Ansor Kabupaten Kediri Jalani Vaksinasi Tahap Pertama
