Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Irwan Setiyadi dituntut bersalah atas dugaan korupsi dana hibah Pemilukada tahun anggaran 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 milliar.
- Ribuan WBP dan Anak di Jatim Peroleh Remisi Umum 2021
- 6 Jam Diperiksa KPK, Kepala KPP Madya Jakarta Timur Bungkam
- Kasus Bupati Probolinggo, KPK Periksa 11 Saksi Mulai Dari Pejabat Hingga Petani
Kejari Lamongan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lamongan menyatakan perbuatan terdakwa Irwan Setiyadi terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo, Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
"Menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan hukuman hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan, dikurangi dengan pidana yang telah dijalani," kata JPU Ali Prakoso dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat membacakan surat tuntutannya dalam sidang telekonferensi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (24/6).
Dalam surat tuntutannya, Jaksa tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dikarenakan telah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1,2 milliar.
Atas tuntutan tersebut, ketua majelis Cokorda Gede Arthana memberikan kesempatan pada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan yang sedianya akan dibacakan dalam persidangan satu pekan mendatang.
Diberitakan sebelumnya, kasus ini diusut Kejari Lamongan pada 2019 lalu. Modus yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan beberapa modus diantaranya, melakukan pembayaran tanpa surat perintah bayar yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tanpa pengujian atas kebenaran hak tagih, merekayasa pembukuan belanja dengan melaporkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan anggaran yang tidak sebenarnya, menyusun pembukuan belanja lebih tinggi dari yang sebenarnya dan tidak menyetorkan pajak serta menggunakan sisa dana untuk kepentingan pribadinya.
- Penegakan Hukum Terhadap KKB Papua Menggunakan UU Terorisme
- Polres Ponorogo Tetapkan Restorative Justice, Pelaku Ibu 3 Anak Bebas
- Sudah Diperiksa KPK, 9 Saksi Kuatkan Kasus Suap dan Gratifikasi Mardani H. Maming
