RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat seperti; Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), purnawirawan TNI Polri, akademisi dan elemen masyarakat lainnya.
- Demokrat Jalin Komunikasi dengan Puan, Ini Respon Nasdem
- PDIP Bukan Projo!
- Kemenpan RB Imbau ASN Tetap Netral, Jangan Takut Terhambat Naik Jabatan Karena Tidak Memihak
Karena berujung kegaduhan, maka pembahasan RUU HIP tersebut sudah seharusnya dihentikan.
Selain itu, RUU HIP dianggap mengarah pada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Atas dasar itu, Gerakan Daulat Bumi Putera mendesak DPR untuk segera mencabut dan tidak lagi membahas RUU HIP.
"Mendesak DPR RI segera mencabut RUU HIP untuk dibatalkan dan mendesak pemerintah menolak pembahasan RUU HIP," tegas Sekretaris Jenderal Gerakan Daulat Bumi Putera, Ridwan Umar dalam keterangannya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/6).
Ridwan Umar juga berharap aparat kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap erat kaitannya dengan RUU HIP tersebut. Mulai dari Panitia Kerja (Panja) RUU HIP di DPR hingga partai politik yang menjadi inisiator RUU kontroversial tersebut.
"Menurut kami, para pihak tersebut di atas diduga kuat berpotensi melakukan makar dengan coba mengubah dasar negara Pancasila," pungkasnya.
- Bertemu Golkar Dianggap Khianati Piagam KIR, PKB: Sepanjang Tak Bahas Capres-Cawapres, Tak Masalah
- Gelar Konsolidasi di Banyumas, Sahabat Ganjar: Tahun ini Kta Mulai Berbenah
- Hanura Surabaya Target Satu Dapil Satu Kursi
