Kepemimpinan sipil yang lemah bisa memicu romantisme akan kepemimpinan militeristik yang tegas.
- Mampu Bertahan di Masa Pandemi, Gubernur Khofifah Acungi Jempol Kawasan Industri Nganjuk
- SBY Turun Gunung, Kelompok Jokowi Harap-harap Cemas
- Ketua PKS: Banyak Keluarga Terancam Gizi Buruk Jika Sembako Kena Pajak
Demikian diungkapkan Rukyat Rahmawan, Ketua ProDEM Surabaya pada forum diskusi Kelompok Kajian Jumat Malam (KJam), Jumat (26/6) dengan tema "Jatim Pasca Pagebluk, Siapkah?".
“Ada kekhawatiran muncul kerinduan di benak masyarakat akan sosok pimpinan yang tegas dan militeristik. Sebab kepercayaan pada pemimpin sipil telah hilang di masa pandemi ini,” terang Rukyat dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Agar tidak muncul kerinduan tersebut, mantan aktivis 98 ini menegaskan perlunya konsolidasi sipil antara pemerintah dengan ormas ormas kultural seperti NU dan Muhammadiyah.
“Organ-organ inilah yang diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah membantu mengatasi permasalahan permasalahan kultural dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu kuncinya adalah edukasi pada rakyat," tambahnya.
Peran RT dan RW, lanjutnya, juga menjadi kunci penting dalam gugus tugas untuk melakukan edukasi pada masyarakat.
"Edukasi ini yang sangat penting, ini kurang sekali dilakukan, hanya yang tampak di permukaan, ceremonial-ceremonial saja," sesal pria yang sudah lama menjadi pendamping desa ini.
Rukyat juga menyoroti sejumlah acara ceremonial Pemerintah yang justru tidak memberikan contoh teladan yang baik dari sisi protokol kesehatan.
“Padahal kalau diterapkan betul, sebenarnya desa dan kelurahan atau RW RW lebih siap tanpa harus ada ceremonial, oleh karena itu persoalan kultural juga harus diselesaikan,” urainya.
Rukyat mencontohkan, dalam pemulihan sektor ekonomi, UMKM memiliki peran penting. Di sektor ini pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada UMKM sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi.
"Kalau stimulan-stimulan ekonomi bisa diberikan di tingkatan desa-desa, maka UMKM ini bisa menyerap banyak tenaga kerja," tandasnya.
Dengan memberdayakan UMKM sampai tingkat desa, dapat mengurangi laju urbanisasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pada pemimpin sipil dapat terjaga dengan baik.
Apalagi saat ini penyerapan tenaga kerja diharapkan bisa menjadi solusi bagi lebih dari 1,7 juta tenaga kerja yang dirumahkan karena usaha atau tempat kerjanya terkena dampak pandemi Covid-19.
- Walhi: Bencana Di Mandalika Akibat Perbuatan Manusia
- Hal Tak Biasa, Puan Maharani Didoakan jadi Presiden saat Sidang DPR
- Bawaslu Ingin Pilkada Ngawi Aman Dari Covid-19