Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad menilai pandemi Covid-19 di Jawa Timur masih belum tertangani dengan baik, sehingga tambahan kasus baru terus melonjak tajam dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Wakil Ketua DPRD Jatim itu meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak terburu-buru dalam menerapkan skenario normal baru, karena dinilai bisa memperparah kondisi pandemi Covid-19 di Jatim.
- Golkar Yakin KIB Tetap Solid Meski Ketua Umum PPP Berganti
- Harapan Dubes Lee Sang-deok: Korea dan Indonesia Terbang Bersama
- Jelang Pilwali Surabaya, Politisi Golkar Ingatkan ASN Jangan Berpolitik
"Saya kira semua orang bilang kalau Covid-19 di Jatim tidak tertangani dengan baik," kata Sadad pada (30/6).
Menurut Sadad, merujuk pada data pelacakan Covid-19, Jatim belum memenuhi standart WHO untuk menetapkan new normal yaitu Rate Transmissin (RT) sebesar 0,83. Bahkan, kini angka RT Jatim pada Senin (29/6) kemarin sempat melonjak pada angka 1,22.
"Dari semua data yang sudah dipaparkan oleh gubernur Khofifah tidak sekalipun menyentuh angka 0,83. Memang RT Jatim pernah menyentuh 0,85 ketika dipresentasikan tetapi itu masih belum sesuai standart WHO," jelasnya.
Dikatakan Sadad, alasan lainnya adalah instalasi kesehatan di Jatim masih belum memenuhi syarat untuk menuju new normal. Kapasitas pemeriksaan PCR di Jatim masih kalah dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Disamping itu, kondisi rumah sakit di beberapa wilayah seperti Surabaya Raya juga sudah hampir overload.
"Kalau new normal yang sesungguhnya itu ya semua fasilitas kesehatan minimal menyediakan 150 persen dari kemampuan normal. Ini semua kan serba terbatas, jadi saya kira masih jauh dari normal dan ala kadarnya," tambahnya.
Anggota DPRD Jatim tiga periode itu mengaku sedih karena warga Jatim juga masih belum sepenuhnya menyadari penerapan protokol kesehatan. Menurut dia, rendahnya penerapan protokol kesehatan itu menunjukkan kalau Pemprov Jatim gagal dalam menjalankan fungsi sosialisasi di tingkat grassroot.
"Dana yang sudah dianggarkan juga sangat besar, saya kira pemerintah juga sudah diberi keleluasaaan. Tetapi apa yang dilakukan kok masih ada 70 persen warga yang tidak menggunakan masker," jelasnya.
Sementara itu, kika merujuk pada data situs thebonza.com, RT Covid-19 di Jatim pada Selasa (30/6) menurun tipis, tetapi masih tinggi yakni 1,18. Data tersebut mencerminkan kalau tingkat penularan Covid-19 di Jatim masih tinggi dan cenderung berbahaya.
"Saya kira kalau baru sekarang bicara konsep penanganan, kenapa kok tidak dua tiga bulan lalu segera dipaparkan dan dieksekusi," jelasnya.
Sadad berharap agar Pemprov Jatim bertindak cepat untuk menurunkan angka penularan Covid-19. Pasalnya, masyarakat sudah terlanjur menggantungkan kepercayaan mereka kepada pemerintah untuk keluar dari pandemi Covid-19.
"Sekarang ini ibaratnya semua warga sudah menaruh harapan dan kepercayaan, tetapi sekarang mau dibawa kemana nasib mereka kalau semakin hari tidak kunjung membaik. Masyarakat dibawah juga sudah lelah," pungkasnya.
- IKN Nusantara Bisa Ditunda, Rizal Ramli: Jika Pemerintah Simpati Kesulitan Rakyat
- Punya Leadership Kuat, Demokrat Jatim Optimis AHY Bisa Menang Di Pilpres 2024
- Bertambah Lima Lagi, Kini 30 Provinsi Terapkan PPKM Mikro
