20 wali murid warga Kelurahan Sidotopo Wetan menggruduk Kantor DPRD Surabaya untuk mengadukan pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri jalur zonasi dan mitra warga.
- Pembelajaran Tatap Muka Disesuaikan Kebijakan PPKM Mikro Tiap Daerah
- Tingkatkan Layanan Pendidikan, Bupati Sanusi Tinjau Sejumlah Sekolah Rusak di Malang
- Siswa Butuh Pengembangan Karakter, Dewan Ngawi Minta Pendidikan Tatap Muka Segera Digelar
Mereka mengeluhkan penerapan jalur zonasi karena tidak memperhatikan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah.
Banyak warga Sidotopo Wetan yang memiliki status domisili kependudukan itu tidak diterima melalui jalur zonasi di SMP Negeri 58.
Justru mayoritas warga diterima melalui jalur zonasi diluar wilayah Sidotopo Wetan yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal warga.
"Warga kecewa karena sekarang sistem zonasi dan ditambah domisili berlaku. Jadi warga di Sidotopo Wetan tidak bisa menikmati gedung SMP Negeri 58, justru yang menilmati warga yang lebih jauh tempat tinggalnya kalah dengan yang berdomisili," kata Ketua LPMK Sidotopo Wetan, Indah Sutoko dikutip Kantor Berita RMOLJatim di gedung DPRD Surabaya, Kamis (3/7).
Menurut Sutoko, harusnya dengan adanya pembangunan gedung SMP Negeri 58 di nikmati warga yang berdomisili di wilayah tersebut.
"Padahal banyak sekali warga berdomisili disana. Misalkan warga yang statusnya masih berada di rumah kontrakan tapi status domisilinya diikutkan familinya, kan kasihan anaknya tidak bisa masuk," terangnya.
Lanjutnya, bahkan anaknya juga daftar melalui jalur zonasi juga ke geser karena jarak dari rumah ke sekolah 480 meter.
"Anak saya juga ke geser. Jadi harus menunggu penambahan pagu itu pun belum pasti. Padahal saya warga asli Sidotopo Wetan sejak tahun 1997," ujarnya.
Terkait rencana Pemkot Surabaya memfasilitasi biaya sekolah SMP swasta selama tiga tahun karena terbatasnya penampungan siswa di SMP Negeri Surabaya.
Sutoko mengaku, warga Sidotopo Wetan mau menyekolahkan anaknya di SMP swasta jika rencana itu benar sesuai kenyataan di lapangan.
"Pemkot punya solusi itu baik, tapi kenyataannya, tetangganya ketika anaknya tidak diterima di SMP Negeri dan beralih ke SMP Swasta tetap saja kena biaya," lanjut dia.
Untuk itu ia berharap agar wakil rakyat dapat menjebatani keluhan warganya.
"Hari ini kita berharap betul ada perjuangan dari wakil rakyat, sehingga putra putri kami bisa masuk sekolah tahun ini di sekolah yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal kami," pungkasnya.
- Urai Kemacetan Jakarta, Dosen ITS Rancang LRT Jabodebek
- Perubahan Kurikulum Disebut-sebut Diinisiasi Sampoerna Foundation, Ini Kata Kemendikbud
- Raih Standar Internasional, Dirut: PJB Academy akan Jadi Tombak Utama Asah SDM
