Kalung antivirus corona yang hendak diproduksi massal Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai sebagai program yang terlalu dipaksakan.
- Kekuatan Puan-AHY Menentukan Arah Politik Masa Depan Indonesia
- Sindir Gibran, Gerindra Ingatkan JK Pengalaman 2014
- Fahri Hamzah Minta Elon Musk Hapus Kata Kadrun dan Cebong dari Twitter
Dikatakan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menilai, kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di tengah Pandemik Covid-19 seharusnya jelas dan tidak sebatas menghamburkan keuangan negara.
"Mestinya program apapun saling dikoordinasikan, apalagi yang menyangkut program penanganan Covid sudah ada Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Programnya juga tidak jelas untuk apa dan bagaimana fungsinya, jangan sampai hanya menghambur-hamburkan uang apalagi di masa Covid-19," ujarnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/7).
Saiful Anam lantas menyoroti kebijakan yang belakangan diketahui tidak melibatkan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut. Artinya, kata Saiful, kontrol kualitas dan khasiat kalung tersebut masih diragukan.
Dia meminta agar para pembantunya Presiden Joko Widodo di Kabinet untuk tidak memaksakan diri mengeluarkan kebijakan. Apalagi sebatas agar terlihat bekerja.
"Jangan karena ingin terlihat bekerja lalu segala hal dilakukan guna ingin mendapatkan apresiasi publik, justru malah sebaliknya," pungkas Saiful.
- PDUI Sepakat Ada Larangan Dalam RUU Minol
- Prabowo Puji NU, PA 212: Wajar Masuk Tahun Politik
- Teladani Sunan Gresik, Cak Imin Siap Menata Bangsa dan Negara
