Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menelusuri sejumlah pejabat kementerian yang melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris di beberapa BUMN.
- Pileg Terbuka dan Tertutup Sama-sama Rentan Money Politic
- Uji Nyali Dibutuhkan Ganjar agar Modal Elektabilitasnya Tidak Hangus Begitu Saja
- Berkat Jasanya, Nakes Honorer Sepatutnya Diangkat Jadi ASN
Hal ini diungkapkan Anggota Tim Investigasi DPP KNPI, Roy M. Siregar saat merilis nama-nama perusahaan dan pejabat negara yang rangkap jabatan di perusahaan plat merah itu.
Di PT Biro Klarifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia tercatat ada tiga nama pejabat negara yang rangkap jabatan di Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Lembaga Negara lainnya.
“Di PT Biro Klarifikasi Indonesia ada nama Agung kuswandono yang menjabat Sekretaris Kemenko Maritim dan Investasi; Dwi Budi Sutrisno, Sestama di BMKG; Raden Hari Hikmat, Dirjen Rehabilitasi Sosial; dan M Amperawan, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekbin RI,” urai Roy dalam keterangan resminya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/7).
Roy melanjutkan, di PT Sucofindo terdapat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Veri Anggriono; Asisten Departemen Restrukturisasi BUMN dan Pendayagunaan Portofoilio Kepemilikan Negara Minoritas, Aditya Dhanwantara; Kemenkeu, Ilhamsyah Widyaiswara; dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, M. Rudy Salahuddin.
Sedangkan di PT Surveyor Indonesia, ada Imam Tambagyo yang merupakan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional; lalu Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenkoperekonomian, Bambang Adiwinarso; dan Kabag Humas dan Protokoler Kemen BUMN, Ferry Adrianto.
Di PT Perum Produksi Film Negara ada Ricky Joseph yang menjabat Pesik Stafsus Menteri Bidang Digital dan Industri Kreatif Kemenparekraf dan Rosasita Niken Widiastuti yang tak lain adalah Sekjen Kominfo.
Sementara PT Semen Indonesia terdapat Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti; Asisten Departemen Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan Kemen BUMN, Hendrika Nora Osloi Sinaga; dan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemeneg BUMN, Lydia Silvana Djaman.
“Yang tidak kalah menariknya di PT Telkom ada Rhenald Kasali, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi UI; kemudian Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail; dan Deputi Bidang SDM Kemen BUMN, Alex Denni,” urai Roy.
Kemudian di PT Energi Manajemen Indonesia (EMI) ada pejabat Lemhanas, Timothius D. Harsono. Di PT Perikanan Nusantara terdapat Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar; dan Dirjen Penguatan Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, R. Nilanto Perbowo.
Ditambahkan Roy, di PT Perikanan Indonesia ada Kepala Badan Riset dan SDM KKP, Sjarief Widjaja; Kabid Usaha Konstruksi Kemen BUMN, Luizha; dan Sesditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Agus Indarjo.
Selanjutnya di PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ada nama Ramelan, pejabat di Kemenhan; Kabid Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan dua A Kemen BUMN, Abdi Mustakim; Dirjen Industri Agro Kemenperin, Abdul Rochim; dan Sekjen Kementerian ATR/BPN RI, Himawan Arief Sugoto.
“DPP KNPI akan meneruskan data pejabat negara yang rangkap jabatan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat diinvestigasi lebih lanjut,” tutup Roy.
- Temuan LP3ES Masyarakat Takut Berpendapat, Pakar Hukum: Perlu Dicegah Budaya Saling Lapor
- Eks Narapidana Teroris Probolinggo, Kembali Setia ke NKRI
- Usai Temui KPK, Tim Percepatan Reformasi Hukum Catat 4 Masalah Prioritas
