Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) perlu diperkuat tidak hanya melalui Peraturan Presiden (Perpres) melainkan undang-undang. Penguatan payung hukum ini penting untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila agar berjalan lebih baik.
- Cegah Penularan Covid 19 Saat Belajar Tatap Muka, DPRD Jatim Minta Percepatan Vaksinasi Pelajar Di Madura
- Bawaslu Diminta Selidiki Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran
- Seorang Wartawan Jakarta Kena Begal, Kaki Ditusuk, Motor Raib
Dikatakan Rektor Universitas Widyatama, Prof. Obsatar Sinaga, dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/7).
"Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama," kata Obsatar.
Ia berpandangan, kondisi Indonesia pasca reformasi memprihatinkan, di mana banyak generasi muda tak paham dengan makna Pancasila. Oleh karenanya, kedudukan BPIP yang diatur dengan Perpres 7/2018 perlu diperkuat.
“Kalau suatu lembaga didirikan dengan Peraturan Presiden bisa dibayangkan kekuatan dari lembaga itu. Terlebih kalau ditambah dengan undang-undang, maka lembaganya akan makin kuat, semakin baik. Itu maksud awal dari payung hukum itu," jelasnya.
Ia memberi catatan, UU nantinya dimaksudkan semata-mata untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, bukan mengubah isi sila dalam Pancasila.
“Kita fokus saja, kita ini bangsa yang sangat beraneka ragam membutuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," tandasnya.
- Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Penuhi Hak Korban Tragedi Kanjuruhan
- Teten Gagal Desak Instagram Takedown Akun Penjual Pakaian Bekas Impor
- Pemilu 2024, Gerindra Kota Probolinggo Incar Kursi Ketua DPRD
