Pemerintah melakukan penandatanganan kerjasama program penjaminan korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berharap kredit korporasi yang akan disalurkan hingga 2021 ini dapat mencapai Rp 100 triliun.
- Hiruk Pikuk Muktamar Jangan Sampai Ganggu Konsolidasi NU
- Bagaimana Caranya Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, Solusinya Revisi UU ITE
- Diiringi Sholawat Al Banjari, Bacaleg PAN Sidoarjo Pakai Sarung Saat Daftar ke KPU Sidoarjo
"Khusus program penjaminan korporasi padat karya, pemerintah memberikan jaminan kredit kepada korporasi dengan nilai Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun melalui Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/7).
Selain dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bersama sejumlah kementerian terkait secara daring serta sejumlah pimpinan bank.
Menko Airlangga mengatakan, kebijakan ini ditujukan kepada pelaku usaha korporasi padat karya dan dukungan insentif listrik untuk industri, bisnis, dan sosial.
Dalam program ini, pemerintah melihat program penjaminan kepada korporasi ini menjadi penting untuk menunjang kebutuhan korporasi padat karya agar kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi.
"Harapannya, mereka mampu menjadi katalisator perekonomian Indonesia untuk keluar dari resesi ekonomi," katanya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, dukungan insentif listrik untuk industri, bisnis, dan sosial diberikan berupa relaksasi penerapan aturan rekening minimum (RM).
Pelanggan hanya membayar sejumlah jam pemakaian dan selisihnya akan dibayarkan oleh pemerintah dengan subsidi sebesar Rp 3 triliun. Subsidi terdiri dari Rp 285,9 miliar untuk listrik pengguna sosial, Rp 1,3 triliun untuk bisnis, dan Rp 1,4 triliun untuk industri.
"Saya berharap, melalui dua kebijakan ini, sektor korporasi padat karya dan pelaku usaha masyarakat dapat menjaga ekosistem usaha tetap berjalan, menekan angka PHK, dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Harapannya, upaya pemulihan ekonomi nasional dapat bergerak cepat dengan maksimal," pungkasnya.
- Survei The Republic Institute: Prabowo-Gibran Unggul 54,2 Persen di Jatim
- Sistem Proporsional Tertutup Akan Kacaukan Tahapan Pemilu, Jokowi Harusnya Bersikap
- Jokowi Makin Diuntungkan, Dua Koalisi Pengusung Capres Jualan Jargon Keberlanjutan
