Wacana membuka kembali pembelajaran tatap muka secara langsung untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat penolakan dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati.
- Persiapkan Pembelajaran Tatap Muka, Wali Kota Eri Gelar Rapat Virtual dengan Kepala SD-SMP se-Surabaya
- Wasekjend PII Andira Reoputra Raih Gelar Insinyur Profesional Utama
- Pasca Diresmikan Jokowi, AMN Berfungsi Sebagai Tempat Pembinaan Kebangsaan
Menurutnya Tim Penanganan Covid-19 dan Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya untuk tidak gegabah sekaligus mensosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementrian itu
"Saya berharap Gugus Tugas jangan berputus asa dengan rencana pembukaan SMP dengan langsung melalui protokol kesehatan dan pelibatan orang tua. Dipendik dan Gugus Tugas baiknya juga mensosialisasikan SKB 4 Kementerian dan protokol yang telah disusun di dalamnya," harap Ajeng dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (2/8).
Politisi partai Gerindra ini menjelaskan, di dalam SKB empat kementerian itu telah diatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada saat masa pandemik Covid-19 di masing-masing daerah.
"Bahwa setelah zona hijau, masih ada masa transisi dan masa kebiasaan baru. Jadi masuk sekolah sudah diatur dalam SKB yang dirilis akhir Juni 2020 lalu. Saat ini, zonasi resiko Surabaya masih zona merah, info ini dapat diakses melalui web Covid nasional. Zona merah dengan 8.756 kasus terkonfirmasi Covid (update 1 Agustus 2020 berdasarkan peta persebaran Covid-19 Jatim)," papar Ajeng.
Ia memberikan solusi kepada tim Penangaban Covid-19 agar Dispendik kota Surabaya membuat kurikulum darurat yang adaptif, tanpa harus menggelar pendidikan dengan sistem tatap muka.
"Saya tidak ingin menjadi bagian dari 79 daerah yang melanggar SKB seperti statement Sekjen Kemendikbud. Solusinya, pertama Gugus Tugas mengajak seluruh warga peduli pendidikan untuk menjadikan Surabaya menjadi zona orange kemudian hijau dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Kedua, Dispendik juga bisa segera membuat kurikulum darurat daerah yang adaptif dengan berkolaborasi dengan guru-guru se-Surabaya," urai Almnus S2 Unair ini.
"Jadi tidak hanya teknis memilih tatap muka atau belajar di rumah (BDR) yang menjadi ukuran pembelajaran, tetapi juga materi darurat juga perlu diperhatikan demi menjaga anak-anak kita dari resiko tertularnya Covid-19," pungkasnya.
- Hardiknas 2022, Bupati Ngawi Minta Lembaga Sekolah Lebih Berkreasi Lagi
- Pemkot Surabaya Buka Pendaftaran Siswa Inklusi dengan Sistem Zonasi
- Siap Laksanakan Arahan Presiden, Rektor UNESA Resmi Memimpin Forum Rektor Indonesia (FRI) 2023-2024
