Pemerintah didesak segera melakukan pencairan dana untuk para dokter residen yang saat ini menjadi relawan tim medis penanganan pasien Covid-19.
- Wujudkan Pelayanan Kesehatan Terintegrasi, Wali Kota Eri Kerahkan Nakes di Posyandu
- Terkait Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes, Seorang WNA Korea Diperiksa KPK
- 2 Kunci Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045
Desakan disampaikan langsung anggota Komisi IX DPR RI Saleh
Partaonan Daulay mengingat ratusan dokter residen di RSUP Kandou Manado,
Sulawesi Utara yang belum diberikan insentif oleh pemerintah. Mereka
terpaksa berhenti dari kegiatan menangani pasien Covid-19 karena
kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT).
“Saya mengimbau kepada pemerintah, untuk segera mencairkan anggaran yang sudah tersedia,” ujarnya dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/8).
Menurutnya, pencairan insentif itu bukan hal yang sulit. Sebab, Kementerian Kesehatan memiliki anggaran Rp 5,7 triliun yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
"Angka ini kan angka besar. Di dalamnya ada insentif untuk dokter dan petugas medis yang bertugas, termasuk juga di antaranya honor bagi mereka yang diangkat jadi relawan-relawan,” tegasnya.
Seharusnya, sambung politisi PAN itu, para pembantu Jokowi segera melakukan pencairan kepada para relawan tim medis dalam penanganan Covid-19. Pasalnya, presiden telah sering melontarkan kemarahannya lantaran penyerapan anggaran yang tipis.
“Mengapa ini penting, karena presiden juga untuk yang kedua kalinya menyampaikan marahnya, karena tingkat penyerapan yang rendah sampai kemarin presiden mengatakan baru 20 persen yang diserap,” katanya.
“Berarti kan ada 80 persen yang belum terserap, itu harus dihabiskan sampai akhir tahun ini, kurang lebih empat setengah bulan lagi,” imbuhnya.
Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan dokter residen perlu mendapatkan perhatian pemerintah, lantaran sebagai relawan penanganan Covid-19 dan menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai virus dari Wuhan, China tersebut.
“Menurut saya, sangat penting karena para ralawan ini dianggap sederhana. Tapi, pekerjaan mereka di garis depan, di mana mereka menangani dan kontak langsung dengan mereka yang sudah positif Covid-19. Jangan ditunda-tunda karena akan berdampak tidak baik,” tekannya.
- Wujudkan Pelayanan Kesehatan Terintegrasi, Wali Kota Eri Kerahkan Nakes di Posyandu
- Terkait Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes, Seorang WNA Korea Diperiksa KPK
- 2 Kunci Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045
