Toni : Jika Calon Tunggal Legitimasi Politik Bisa Rendah

Syamsul Wathoni seorang pengamat politik asal Ngawi menyatakan, diprediksi kuat di wilayahnya menjadi salah satu daerah yang berpotensi hadirnya calon tunggal di Pilkada serentak 2020. Lawanya pun hanya kolom kosong. Fenomena tersebut tercium sebagai strategi baru di pesta demokrasi untuk menang.


"Kehadiran calon tunggal sebagai dinamika politik kita. Cara seperti itu dilakukan untuk memenangkan pilkada. Namun sisi kekuranganya banyak dan dapat mencederai demokrasi itu sendiri," kata Toni sapaan akrabnya, Jum'at, (14/8).

Ia menilai secara umum, keberadaan pandemi Covid-19 menjadi salah satu indikator rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik makin tertutup dan eksklusif. Apalagi keberadaan si partai politik itu sendiri mengedepankan transaksional daripada mengusung kadernya.

Toni mengamini hadirnya calon tunggal yang diusung secara ramai-ramai memperlihatkan bobroknya mesin partai politik. Mestinya, dalam setiap momen pilkada menjadi wahana menguji mesin partai dalam berkompetisi. Dan eksistensi partai politik harus dibangun. 

Namun dilihat dari sudut yang berbeda bisa dimaklumi keberadaan calon tunggal untuk mengatasi kebuntuan politik itu sendiri. Dan atau sebaliknya hanya untuk menghindari kompetisi tanpa kehadiran calon lain meskipun keberadaan kolom kosong mempunyai hak yang sama dalam penghitungan suara. 

"Dinamika politik yang terus berkembang ini salah satunya calon tunggal juga membawa dampak tergantung mau dilihat dari sisi mananya. Tentunya plus minus lah," sambungnya.

Toni yang juga mantan Ketua KPU Ngawi ini berpendapat dampak kehadiran calon tunggal dari nilai minusnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 

Antara lain, legitimasi politik sangat rendah, bisa mengakibatkan pemerintah yang otoriter dan anti kritik, manipulasi pemilu bisa terjadi dan paling fatal adalah partisipasi masyarakat/konstituen akan rendah karena tidak ada alternatif calon yang dipilih. 

Pun, Toni juga tidak mengelak kalau toh kehadiran calon tunggal diakui atau tidak ada sisi kelebihannya. Yakni, harmoni sosial politik ditengah masyarakat terbangun bermuara pada keterjaminan keamanan. 

Selain itu pemerintah bisa mengambil keputusan secara cepat dan terukur. Proses Pilkada berjalan lancar mengingat minim gugatan serta biaya politik yang murah.