Ratusan Pendukung Paslon Tanpa Masker dan Berjoget Ria, Pilkada Banyuwangi Bisa Munculkan Klaster Baru Covid-19 

Momen pendukung salah satu Paslon di KPUD Banyuwangi/Repro
Momen pendukung salah satu Paslon di KPUD Banyuwangi/Repro

Tahapan Pilkada serentak yang sudah dimulai dihadapkan pada klaster baru virus corona (Covid-19). Sebab semua tahapan berjalan dalam kondisi tidak normal.


Salah satunya saat pendaftaran calon kepala daerah di KPUD Banyuwangi antara Paslon istri bupati petahana yakni Ipuk Fiestiandani berpasangan dengan Sugirah dan petahana Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko berpasangan dengan Gus Reza.

Pantauan Kantor Berita RMOLJatim, tahapan pendaftaran Pilkada di Banyuwangi, Minggu kemarin (6/9), kedua pasangan Ipuk-Sugirah maupun Yusuf-Gus Reza, mengabaikan protokol kesehatan. 

Itu terlihat ratusan pendukungnya yang berjubel di luar KPUD, di mana banyak pendukung kedua Paslon yang tidak menggunakan masker bahkan berjoget ria seperti pesta dangdutan.

“Di sini saya tidak menyalahkan siapapun. Namun yang jelas penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu jangan hanya memikirkan kualitas Pilkada tanpa memperhatikan protokol kesehatan.
Bahkan Presiden, Mendagri, Gubernur maupun Satuan Gugus Tugas Covid-19 sering kali mengingatkan akan pentingnya itu,” tegas aktivis sosial politik, Danu Budiyono dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (7/9).

Oleh karenanya, menurut Danu, Pilkada ini menjadi ajang untuk mengadu gagasan calon kepala daerah untuk pendekatan upaya penanganan pandemi Covid-19, bukan sebaliknya malah membuat banyuwangi kembali menjadi zona merah.

"Bagaimana menggiring isu Covid-19, kemampuan para Cabup Cawabup menangani dampak sosial ekonominya, ini juga penting," terangnya.

Bahwa sejatinya terdapat perbedaan politik, lanjut Danu itu hal yang lumrah. Politik bukan perkara hidup dan mati. Politik sesungguhnya adalah soal hidup dan kehidupan.

“Dalam pertarungan politik (Pilkada) seniscayanya ialah cara dewasa menyelesaikan perbedaan pendapat. Uji siasat agar mendapat mandat, tentunya mandat rakyat lewat kontestasi Pilkada. Namun perlu juga diingat siappapun pelaku politiknya, siapapun pelaku penyelenggara pemilunya dan bahkan siapapun pemenangnya, harus ingat bahwa kemanusianlah yang utama,” tandasnya. 

"Jadi, jangan abaikan protokol kesehatan hanya demi kepentingan syahwat politik semata,” demikian kritik Danu.[dan]