Fraksi PKS Desak Pemkot Surabaya Miliki Road Map Penanggulangan Banjir

Aning Rahmawati/RMOLJatim
Aning Rahmawati/RMOLJatim

Menghadapi pergantian musim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya segera miliki Road Map Penanggulangan Banjir hingga di level Kelurahan.


Desakan ini memang dimunculkan ketika pembahasan anggaran perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Surabaya tahun 2021 maupun RPJMD nanti, Fraksi PKS berharap  ada kelurahan-kelurahan yang menjadi percontohan. 

Maka dari itu nantinya kelurahan percontohan ini akan didampingi satu konsultan yang mengerjakan road map penanggulangan banjir.

“Dengan road map ini, diharapkan tidak terjadi disconnect antara satu kelurahan dengan Kelurahan lainnya. Misalnya, tinggi-tinggian paving, saluran air primer tidak connect dengan permukiman, jadi memang perlu road map penanggulangan banjir, ” ujar Sekretaris Fraksi PKS, Aning Rahmawati dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (17/9).

Ia menerangkan, selama ini master plan drainase Kota Surabaya untuk saluran air masih pada primer dan sekunder, belum pada saluran tersier atau saluran lingkungan. 

Artinya saluran air primer ini yang menangani Dinas PU Bina Marga dan Pematusan sementara yang sekunder berada di Dinas Cipta Karya, ini yang masih belum singkron.

Untuk itu, Fraksi PKS menyarankan Pemkot Surabaya agar membuat master plan drainase.

"Di Badan anggaran atau Banggar sudah disepakati agar dibuat road map percontohan dengan didampingi konsultan, sehingga diharapkan dalam lima tahun kedepan dapat menjadi percontohan di seluruh Kelurahan di Surabaya. Kita tidak ingin di Surabaya terus-terusan banjir saat musim hujan, karena memang pengawasan drainase ntuk permukiman masih lemah sehingga seringkali dilanda banjir," pungkasnya.