Presiden Joko Widodo diyakini sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang disampaikan oleh tokoh dan ormas, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.
- Jelang Pilkada Serentak 2024, Sri Untari Bisowarno Tekankan PDIP Tegak Lurus Ikut Instruksi Megawati
- Pilkada serentak 2024, Ini Sederet Kader Internal Yang Diusung Golkar Jatim
- Gencarnya Beberapa Parpol Bangun Dukungan Terkait Pilwali, PPP Kota Probolinggo Tetap Santai
Demikian disampaikan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjatmiko dalam acara Talkshow Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Tantangan Ekonomi dan Inovasi di Era Pandemi" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/9).
"Saya pikir gini Pak Jokowi kan kemarin mempertimbangkan masukan masukan dari Muhammadiyah NU dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya pikir Pak Jokowi menimbang," ujar Budiman.
Namun demikian, kata Budiman, dia menegaskan agar pemerintah memberikan sinyal yang fiks dan tidak mendua.
"Hanya saja memang di sini pemerintah harus memberikan sinyal yang fiks, jangan mendua. Jangan mendua artinya begini, ketika Pilkada jalan, Pilkades nggak boleh, padahal sama-sama nih sama-sama punya hak politik, memang kalau Pilkada ada partainya. Jadi Pilkades nggak boleh, Pilkadanya boleh," jelas Budiman.
Lanjut Budiman, virus Covid-19 tidak akan memilih siapa-siapa yang akan dijangkitinya. Baik pemilih yang akan datang ke lokasi TPS Pilkades maupun Pilkada.
"Jadi menurut saya harusnya jelas, nggak boleh ada diskriminasi juga pada orang kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan orang desa," tegas Budiman.
- Jelang Pilkada Serentak 2024, Sri Untari Bisowarno Tekankan PDIP Tegak Lurus Ikut Instruksi Megawati
- Pilkada serentak 2024, Ini Sederet Kader Internal Yang Diusung Golkar Jatim
- Gencarnya Beberapa Parpol Bangun Dukungan Terkait Pilwali, PPP Kota Probolinggo Tetap Santai
