Pupuk Subsidi Hilang di Pasaran, Petani Probolinggo Teriak

Keberadaan Pupuk di Gudang Tongas Kabupaten Probolinggo/Ist
Keberadaan Pupuk di Gudang Tongas Kabupaten Probolinggo/Ist

Belakangan ini, para Petani di Kabupaten Probolinggo, kebingungan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea. Bahkan, para petani mendatangi sejumlah kios untuk mendapatkan pupuk.


"Saya sudah berusaha mencari pupuk. Karena, saat ini musim tanam jagung," jelas Muzammil seroang petani asal Kecamatan Pakuniran, pada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (24/09).

Menurut Muzzamil, pihaknya sempat mendatangi sejumlah kios yang ada di wilayah kawasan timur, seperti Paiton, Kotaanyar, Pakuniran hingga Besuk dan Kraksaan.

"Namun kenyataannya tidak mendapatkan apa yang saya cari dan ada hanya pupuk Nonsubsidi yang pupuk bersubsidi sudah tidak ada. Ini pupuk sudah langka," katanya.

Sedangkan harga pupuk urea non-subsidi, menurutnya, melambung tinggi. Bahkan, mencapai Rp 600 ribu untuk 1 kuintalnya."Kalau yang non-subsidi banyak. Tapi mahal, Rp. 600 ribu perkwintal," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Count Ekecutive (ACE) Urea, Amri Herry Budiawan menyampaikan, sebenarnya stok pupuk bersubsidi masih ada, bukan kosong apalagi langka. Serapan pupuk bersubsidi itu sejauh ini sudah mencapai 89 persen dari total 33 ribu ton di Kabupaten Probolinggo.

Namun, yang menjadi kendala di lapangan, tentu tidak hanya itu. Dirinya pun mengaku, adanya perubahan regulasi pemerintah pusat hingga 3 kali, membuat para petani kebingungan. Bahkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

"Sebulan ini, sudah 3 kali ada perubahan regulasi. Pertama, petani wajib menggunakan kartu tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kedua, petani harus mengisi formulir, dan mengirim foto lahan tanam. Lalu ketiga, cukup formulir saja tanpa foto lahan," ujar Amri.

Adanya regulasi itu, menurut Amri, memang benar-benar membuat petani kesulitan dan tidak bisa dijadikan patokan. Terlebih lagi, stok dan kebutuhan pupuk tahun ini tidak berbanding lurus. 

"Jadi bukan soal pupuknya saja. Tapi juga soal regulasi yang membuat petani sambatan," pungkasnya.