Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang terus membangun kesadaran publik tentang bahayanya kebangkitan PKI adalah bentuk kebebasan pada ruang demokrasi.
Begitu pandangan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/9).
“Ini bagian dari ruang-ruang demokrasi. Gatot sekarang sudah menjadi orang sipil, walaupun urat nadinya masih militer,” kata Adib.
Terkait gerakannya melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tak lain adalah bentuk pengabdiannya dan kecintaan terhadap negara.
Kendati demikian, di sisi lain, walaupun masih dianggap prematur bahwa manuver Gatot adalah bagian dari rencana pada 2024, Adib mengamini apa yang dilakukan oleh Gatot adalah strategi politik.
“Langkah-langkah ini tidak jauh dari langkah politik agar berkesinambungan posisi Pak Gatot dalam rangkaian Pilpres 2024,” tandas Adib.
Pasalnya, Adib menambahkan, pada 2019, nama Gatot cukup santer digadang-gadang sebagai salah satu kandidat Wakil Presiden yang pada saat itu bakal dipasangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Salah satu partai politik yang telah memberikan sinyal kuat untuk pasangan tersebut ialah Nasdem.
“(Isu komunis) adalah rangkaian untuk membranding kalau figur Gatot juga layak diperhitungkan,” pungkas Adib.
Disisi lain, apa yang dilakukan Gatot untuk mengingatkan bahaya komunisme ialah cara untuk merangkul kelompok kanan seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan ormas-ormas Islam lainya.
“Oleh mereka Pak Gatot dicap jenderal Islamis,” pungkas Gatot. 
- Memainkan Isu ''PKI''
- Soal PKI dan Kasus HAM, Gatot Nurmantyo: Rekonsiliasi Terjadi Alamiah
- Soal HAM Masa Lalu, Jokowi Harus Minta Maaf ke Umat Islam, ABRI dan Megawati
