Ketegasan Pemkot Surabaya dalam menerapkan protokol kesehatan tengah disorot. Ini seiring pembiaran turnamen sepak bola yang digelar oleh Calon Wakil Wali (Cawawali) Kota Surabaya, Armuji. Apalagi, ironisnya Pemkot Surabaya menolak pengajuan izin penyelenggaraan lanjutan kompetisi basket nasional, IBL.
- Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
- Belum Serahkan PSU, Pemkot Surabaya Black List 20 Pengembang, Perizinannya Ditahan!
- Antisipasi Urbanisasi Pasca Lebaran, Pemkot Surabaya Gencarkan Pengawasan Bersama RT-RW hingga Pemilik Kos
Seperti diketahui, calon Cawawali Armuji sudah sejak Jumat (25/9) menggelar turnamen sepak bola bertajuk Armuji Cup. Turnamen itu tak mengantongi rekom dari Asosiasi PSSI Kota Surabaya (Askot). Armuji Cup digelar di Lapangan Persada, Lidah Kulon dengan menghadirkan penonton.
Pada media, Ketua Askot PSSI Surabaya Mauritz Bernhard Pangkey mengatakan, panitia Armuji Cup nekat menggelar turnamen meskipun tak mengantongi rekomendasi dari Askot. Askot sendiri tak bisa memberikan rekom karena panitia hanya melampirkan bukti tanda terima dari Pemkot Surabaya dan Kepolisian. “Padahal untuk bisa menggelar turnamen di tengah pandemi seperti ini harus ada surat dari Gugus Tugas Covid-19,” kata Mauritz.
Nah, tidak ditindaknya Armuji Cup itu mematik reaksi dari anggota komisi D DPRD Surabaya, yang selama ini menjadi mitra Dinas Pemuda dan Olahraga. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Juliana Eva Wati mengaku kaget membaca berita bahwa Pemkot Surabaya membiarkan turnamen sepak bola yang digelar dengan kehadiran penonton.
“Awalnya saya baca berita, setelah saya cek ternyata benar adanya. Saya sangat menyayangkan hal ini. Ini memperlihatkan Pemkot Surabaya tak tebang pilih dalam menegakkan aturan,” kata legislator yang biasa disapa Jeje itu.
Apalagi sebelumnya dia juga mendapatkan laporan bahwa Pemkot Surabaya secara resmi menolak permohonan digelarnya lanjutan kompetisi basket nasional IBL di Surabaya. Selain itu, lanjutan kompetisi IBL itu juga digelar tanpa penonton. Hanya beberapa game saja yang rencananya dimainkan di Surabaya. Tak hanya itu, IBL menyiapkan lanjutan kompetisi itu juga dengan protokol kesehatan yang sudah diketahui Gugus Tugas Covid-19.
Padahal, kalau IBL jadi digelar di Surabaya, salah satu tim basket asal Surabaya Louvre bisa lebih diuntungkan. Sebab mereka bertanding di kandang sendiri. Louvre sendiri lolos ke babak semifinal.
“Kalau IBL yang tanpa penonton dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas ditolak dengan dasar Perwali (Peraturan Wali Kota Surabaya), kok turnamen sepak bola yang seperti itu dibiarkan?” tanyanya.
Jeje berharap Pemkot dan Polisi obyektif menerapkan aturan yang sudah dibuat. Apalagi penyelenggara turnamen sepak bola yang dibiarkan itu merupakan salah satu kontestan pilkada.
“Ini jadi contoh buruk di masyarakat. Pemkot yang harusnya mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat, kok malah membiarkan adanya kegiatan yang berpotensi menjadi penularan virus?” ujarnya.
- Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat
- Belum Serahkan PSU, Pemkot Surabaya Black List 20 Pengembang, Perizinannya Ditahan!
- Antisipasi Urbanisasi Pasca Lebaran, Pemkot Surabaya Gencarkan Pengawasan Bersama RT-RW hingga Pemilik Kos
