Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) RI, Teten Masduki, berdialog dengan para petani Program Kehutanan Sosial.
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
- Nelayan Banyuwangi Terima 2 Kapal Ikan Rampasan Illegal Fishing dari KKP
Dalam kesempatan tersebut, Teten mendorong agar petani Program Kehutanan Sosial di Banyuwangi mulai bertani dengan skala ekonomis guna meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, petani didorong agar mulai berkoperasi sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian hingga pemasaran komoditasnya.
“Kami mendorong petani tidak bertani sendiri dalam sekala kecil, tapi harus dalam skala ekonomis sehingga mampu menghasilkan produk yang ekonomis juga,” kata Teten dalam acara Gesah Bareng Bersama Petani Dalam Program Kehutanan Sosial di aula Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Jumat (2/10).
Kehutanan Sosial merupakan program prioritas nasional, dengan skema Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). Program ini memberi izin atau hak kelola kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang berada di bawah pengawasan Perhutani selama 35 tahun, hingga seluas maksimal 2 hektare per kepala keluarga (KK).
“Jadi sekarang, petani jangan lagi berpikir bagaimana mendapatkan lahan, tapi bagaimana mengupayakan itu menjadi kekuatan ekonomi,” ujar Teten.
Salah satu cara yang disarankan Teten adalah lewat pembentukan koperasi. Sebagaimana yang dilakukan para petani di sejumlah negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan koperasi, petani akan bekerjasama menghasilkan komoditi pertanian yang bisa memenuhi pasar. Selain itu, dengan koperasi juga, petani akan lebih mudah mengakses permodalan dari perbankan.
“Tentu dengan koperasi yang modern yang betul-betul bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Bukan koperasi yang hanya mengurusi simpan pinjamnya, namun juga produksi, pengolahan, hingga pasarnya,” terangnya.
Untuk Banyuwangi, kata Teten, bisa dimulai dengan mengidentifikasi jenis komoditas yang cocok dengan iklim Banyuwangi. Penentuan komoditas ini penting lantaran akan berpengaruh pada bentuk koperasi yang akan didirikan kelak.
“Yang penting temukan dulu komoditi nya, mau pohon sengon atau buah tropik. Lalu dibuat model bisnisnya menyesuaikan komoditasnya,” jelas Teten.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sangat mendukung rencana tersebut. Anas pun merespon hal ini dengan memberikan kemudahan akses perijinan untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Bulan ini juga kita akan lakukan jemput bola perijinan untuk UMKM dan koperasi. Saat ini sedang kita siapkan instrumennya,” kata Anas.
Layanan ini, kata Anas, diharapkan bisa memudahkan petani dan warga di sekitar hutan untuk mengurus perijinannya.
”Akan ada petugas yang keliling secara terjadwal. Kami sudah meminta dinas terkait untuk menginformasikan ini secara luas. Misalnya, Senin giliran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sempu, petugas akan jemput bola ke sana supaya mereka enggak bolak-balik ke Banyuwangi,” kata Anas.
“Kita juga akan programkan di perijinan untuk UMKM agar segera berbadan hukum sehingga mudah akses permodalannya. Insha Allah, bulan ini juga kami akan buka,” pungkasnya. 
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
- Nelayan Banyuwangi Terima 2 Kapal Ikan Rampasan Illegal Fishing dari KKP
