Surabaya akan kedatangan Menteri Sosial Juliari P. Batubara besok (7/10). Dia akan meluncurkan program beras sosial di kecamatan Gayungan bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Acara ini menjadi sorotan karena di tengah pandemi Covid-19 dan berdekatan dengan pilkada pada 9 Desember nanti.
- Pemprov Dan Bank Jatim Serahkan Bantuan Sosial di Pamekasan
- Dorong Program Sosial, Pemkab Lamongan Serahkan Bantuan Sosial ke LKSA
- Polda Jatim Selama 3 Hari Salurkan 13 Ribu Lebih Bansos
Program itu sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada 23 September lalu. Namun, entah mengapa diluncurkan lagi di Surabaya besok.
”Kenapa bantuan beras ini harus diacarakan segala. Kan nama-nama penerima dari progam keluaga harapan (PKH) sudah ada,” kata Abdul Malik, Ketua DPD KAI Jatim dalam rilis yang dikirimkan ke Kantor Berita RMOLJatim..
”Menteri Sosial pasti membawa rombongan, mereka dari Jakarta yang sedang ada PSBB, Covid-19 di sana begitu parah, saya khawatir muncul klaster launching program beras sosial ini,” lanjutnya.
Menurut pria yang akrab disapa Malik itu, banyak klaster N-19 di sejumlah kementerian. Dia khawatir, Kementerian Sosial salah satunya.
”Ada sejumlah acara dengan Bu Risma, saya khawatir beliau tertular, juga warga-warga yang nantinya datang ke acara launching,” ucapnya.
Kalau sampai ada kerumunan, Malik meminta aparat keamanan tegas. Baik polisi maupun satpol PP. Sebab, semua warga negara sama di depan hukum.
Kalau ada acara yang melanggar protokol kesehatan, meski acara itu dihadiri menteri dan wali kota, harus dibubarkan.
”Intinya jangan sampai tebang pilih kalau dalam acara beras sosial ada kerumunan,” tegasnya.
Malik juga meminta pihak berwenang mengawasi dengan ketat penyaluran beras sosial tersebut. Ini momen dekat pilkada, jangan sampai disalurkan untuk kepentingan pemenangan salah seorang calon.
”Anggota dewan, kepolisian, dan pegiat anti korupsi harus bersama-sama memastikan, bantuan beras ini tepat sasaran. Tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik,” tandas Malik.
Kekhawatiran Malik ini beralasan. Ada sejumlah keberpihakan Pemkot Surabaya kepada pasangan Eri Cahyadi-Armuji. Mulai dari pengumuman rekomendasi menggunakan Taman Harmoni di jam kerja, juga pemasangan foto Risma di baliho-baliho pasangan tersebut. Dugaan keberpihakan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu Surabaya. Namun, Risma tidak mau hadir untuk memberikan penjelasan.
- Pemprov Dan Bank Jatim Serahkan Bantuan Sosial di Pamekasan
- Dorong Program Sosial, Pemkab Lamongan Serahkan Bantuan Sosial ke LKSA
- Polda Jatim Selama 3 Hari Salurkan 13 Ribu Lebih Bansos
