Iklim demokrasi yang sudah mulai dinikmati rakyat Indonesia usai Orde Baru tumbang di tahun 1998 lalu dinilai tengah mengalami kemunduran. Atas alasan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat akan menggelar diskusi publik secara daring bertajuk “Dampak Pengesahan RUU Cipta Kerja: Demokrasi di Tengah Demonstrasi, Aksi Represi, dan Chaos Informasi".
- Diskusi Publik bertema “Perlindungan Hak Warga Dari Kesewenang-wenangan Negara", PP No 28 2022 Dinilai Cacat Hukum
- JCW Anti Korupsi: Pantaskah Koruptor Dapat Grasi?
Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10). Acara akan digelar pada Selasa malam (20/10) atau tepat saat duet Jokowi-Maruf genap satu tahun memimpin negeri.
Dalam undangan yang diterima redaksi, disebutkan dalam pengantar undangan itu bahwa pemerintahan Joko Widodo di periode kedua dinilai abai terhadap aspirasi masyarakat dan menyikapi dengan berlebihan seolah-olah suara rakyat adalah ancaman.
Hal ini terlihat dari sikap pemerintah dalam merespons penolakan publik atas UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berujung penangkapan sejumlah aktivis.
Melalui forum Proklamasi Demokrasi Forum (PDF) Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat akan mencermati kondisi mutakhir sebagai situasi yang perlu diwaspadai terhadap ancaman kemunduran demokrasi di tanah air.
Terutama soal kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi, penanganan aparat terhadap aksi demonstrasi, penanganan aparat terhadap aktivis demokrasi yang berseberangan dengan pemerintah hingga pembungkaman media informasi yang dapat diakses publik.
Akan hadir sejumlah narasumber dalam Proklamasi Demokrasi Forum (PDF) tersebut antara lain; anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Gurubesar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra.
Kemudian, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan dan Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Diskusi yang akan dipandu oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap itu rencananya akan digelar pada pukul 19.45 hingga 21.45 WIB melalui virtual di aplikasi Zoom. 
- Diskusi Publik bertema “Perlindungan Hak Warga Dari Kesewenang-wenangan Negara", PP No 28 2022 Dinilai Cacat Hukum
- JCW Anti Korupsi: Pantaskah Koruptor Dapat Grasi?
