Pada tahun 2021 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran 699,4 triliun untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pengelolaan kesehatan menjadi prioritas utama.
- Mensos Risma Temukan Penerima Bansos dari Kalangan ASN dan Punya Gaji di Atas UMK
- Kebijakan Pemkot Surabaya Jadi Percontohan Visitasi Kepemimpinan Nasional Lembaga Administrasi Negara RI
- Hasil Monitoring Self Assessment IKM Surabaya Menunjukkan Kategori Risiko Rendah
Program perlindungan sosial difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Dukungan kepada UMKM dan pembiayaan perusahaan serta insentif bisnis dikucurkan untuk menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi.
UU Cipta Kerja yang mulai berlaku tahun 2020 lalu, menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang. UU ini akan mempermudah, menyinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu besar yang seringkali menghambat kegiatan bisnis Indonesia.
Mulai Juli 2021, proses perizinan usaha akan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk membantu pemerataan ekonomi.
Serangkaian kebijakan pemerintah itu dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di hadapan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Australia, ketika menjadi narasumber dalam “The Forum: Indonesia Rising” yang diselenggarakan PPI Melbourne University secara virtual, Sabtu (24/4).
"Tahun 2021 ini akan menjadi tahun terpenting dalam pemulihan Covid-19 sekaligus perekonomian Indonesia. Pemerintah yakin ekonomi Indonesia akan rebound di kisaran 4,5% hingga 5,5% tahun ini," ujar Airlangga, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL
Di tengah risiko new wave di beberapa negara serta varian baru Covid-19, tren harian kasus aktif di Indonesia terus menurun. Saat ini Indonesia memiliki persentase kasus aktif yang lebih rendah dari global dan recovery rate yang lebih tinggi dari global.
Membaiknya kondisi pandemi Covid-19, mulai terlihat sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan vaksinasi. Indonesia termasuk negara non produsen vaksin pertama yang berhasil mengamankan akses dan pasokan vaksin Covid-19 berkat diplomasi pemerintah. Saat ini, lebih dari 17 jutaan dosis vaksin sudah disuntikkan kepada masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan program vaksin untuk dapat mencapai herd immunity. Terutama bagi para lansia untuk melindungi mereka,” ujar Airlangga.
Di hadapan mahasiswa Indonesia itu, Airlangga memaparkan, APBN sebagai countercyclical berhasil mendorong konsumsi dan investasi dalam negeri, mendorong industri mulai berproduksi kembali. Sektor utama seperti manufaktur, perdagangan dan pertambangan mulai pulih. Sementara, sektor pertanian, komunikasi informasi, dan jasa terus tumbuh positif di tengah pandemi.
“Pemulihan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, belanja Pemerintah dan ekspor. Sinergi kebijakan kesehatan dan ekonomi diperlukan untuk memastikan pemulihan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.
Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah sangat membutuhkan dukungan untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik, terutama dari pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
“Saya selalu senang bisa berbicara di depan mahasiswa Indonesia dari almamater saya University of Melbourne dan di depan semua warga Australia yang tertarik untuk mendengar perkembangan terkini Indonesia.”
Diakhir paparannya, Airlangga menyampaikan pesan kepada pelajar Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Australia.
“Jadilah pelopor dalam segala hal yang baik, jadilah agen perubahan saat kembali ke Tanah Air. Sempurnakan diri Anda dengan ilmu yang mulia dan akhlak yang baik,” pungkas Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Resmikan 78 Huntap Pasca Banjir Bandang di Bondowoso, Gubernur Khofifah Harap Masyarakat Bisa Lebih Tenang dan Nyaman
- PTM Dibuka, Cak Imin PKB Ingatkan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat
- Sambut HUT Ke-78 Kemerdekaan, Pemkab Probolinggo Bebaskan Denda Pajak Daerah
