Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo membuat kebijakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ngantor, melainkan bekerja dari rumahnya. Kebijakan ‘Work From Home’ sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Probolinggo nomor 800/0157/426/2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemkab Probolinggo.
- Jadi Pemateri SBF 2022, Wali Kota Eri Cahyadi Ungkap Kolaborasi Gerakkan Ekonomi Surabaya Raya
- Kapolri Gelorakan Visi Indonesia Emas 2045 di Titik 0 IKN
- Terima Aduan Warga Soal Dugaan Penipuan Oknum ASN, Pemkot Surabaya Tunggu Hasil dari APH
Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo menyebutkan, kebijakan itu berlaku sejak dari 15 - 31 Maret 2020.
“Dengan memperhatikan status bencana nasional dan intruksi Presiden RI, maka Ibu Bupati mengeluarkan SE yang memungkinkan sebagian ASN dapat bekerja dari rumah, bukan bekerja di rumah,” jelasnya seperti dikutip Kantor Berita RMOL Jatim, Selasa (17/03).
Menurut Tutug, setidaknya ada 2 orang pejabat struktural di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), tetap melaksanakan tugas kedinasan seperti biasa. Namun, perlu memperhatikan langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerjanya sesuai dengan protokol kesehatan.
“Membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih, melakukan gerakan cuci tangan pakai sabun, serta melakukan kebersihan lingkungan secara rutin. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas jika lebih dari 20 orang, juga bisa dibatalkan,” katanya.
Berikut sejumlah pertibangan dalam SE Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, terkait kebijakam work from home :
ASN yang benar-benar terbukti sakit secara fisik dengan gejala Flu, demam, pilek, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, suhu badan minimal 37,5 derajat Celcius.ASN yang terdeteksi memiliki suhu badan diatas 38 derajat Celcius.ASN yang melaksanakan tugasnya di rumahnya, harus berada di tempat tinggalnya masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulisDalam situasi dan kondisi tertentu, Kepala Perangkat Daerah harus memastikan terdapat 2 level pejabat struktural tertinggi dibawahnya untuk tetap melaksanakan tugas di kantor.Dalam hal terdapat rapat atau pertemuan penting, ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah dapat mengikuti, melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Ratusan Mahasiswa MSIB Bantu Layanan Puspaga di Balai RW
- HUT RI, Pelindo Regional 3 Gelar Lomba Memadamkan Api Sekaligus Latih Ketangkasan
- Dispendukcapil Gresik Temukan Ribuan Data Ganda di Pulau Bawean
