- Future Practices & Re-Up Skilling SDM Perti di Era Transisi
- Perhatikan Etika Debat, Hati+hati Menyerang Secara Vulgar dan Provokatif
TANTANGAN yang akan dihadapi rezim pemerintahan baru kali ini sungguh tidak ringan dan berat. Presiden dan wakil presiden baru akan menghadapi tugas kenegaraan mahaberat di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Mereka menjalankan amanah kepemimpinan nasional di tengah situasi ketidakpastian (baca sedang tidak baik-baik saja, pen) baik di level regional maupun global.
Presiden dan wakil presiden baru juga dituntut untuk bisa akseleratif progresif dalam menjawab berbagai tantangan mutakhir saat ini. Kompleksitas ini tentu saja menjadi tantangan serius agar pemimpin nasional bisa memiliki modal kepemimpinan adaptif dan progresif, khususnya dalam membaca situasi, perkembangan, kecenderungan, dan perubahan lingkungan kini dan masa depan.
Tuntutan terhadap kinerja presiden dan wakil presiden baru tentu saja kian banyak dan kompleks. Bahkan ekspektasi masyarakat tentu selalu berharap lebih (beyond) kepada pemimpin baru. Para pemimpin tersebut harus visioner, memiliki kemampuan membaca apa yang terjadi pada masa kini dan mendatang sehingga bisa menawarkan best practices dan best future. Hal itu merupakan peta jalan dan rute terbaik agar pemerintahan dan negara mampu survive dan berkembang serta memiliki daya kompetitif dan daya saing nasional dan global.
Pembuktian sebagai pemimpin visioner ini harus segera dijalankan dengan cekatan dan pendekatan terpadu. Pemimpin harus menebar keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pemimpin yang senantiasa optimistik, memiliki visi yang jelas dan kuat untuk menatap masa depan. Mereka memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan jangka pendek dan jangka panjang dan memiliki kompas jalan mengenai arah kebijakan yang harus diambil baik dalam kondisi normal maupun tidak normal dengan skala prioritas. Kepemimpinan visioner dibutuhkan sesuai perkembangan zaman untuk memberi arti pada setiap gerak langkah berdasarkan visi misi yang jelas (Diana K, 2003).
Selain itu sebagaimana dicatat Yudi Latif (2024) kepemimpinan nasional yang berada dalam situasi ketidakpastian dan tekanan berat harus bisa menuntun ke jalan cahaya. Sebagaimana pernah di ungkapkan Lee Kuan Yew ketika memimpin Singapura bahwa modal penting kepemimpinan adalah menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Pemimpin nasional harus bisa merawat kepercayaan masyarakat dengan baik. Mereka harus bisa bekerja keras, hemat, haus belajar serta memiliki kesadaran bahwa tindakan korup akan menghancurkan segala harapan. Sebagaimana ditulis Yudi Latif (2024) modal terbesar untuk melakukan perubahan adalah menjaga kepercayaan dan keyakinan rakyat dan menguatkan moralitas publik.
Para pemimpin harus selalu setia digaris kepentingan rakyat. Meraka harus setia kepada kebijakan publik. Senantiasa memerhatikan kepentingan rakyat diatas kepentingan diri dan keluarganya. Konsisten menjadi teladan yang jujur dan istiqomah menjadi penjaga nilai nilai publik (public virtue) berkelanjutan yang terus setia kepada kebajikan publik (Yudi Latif, 2024)
Pemimpin baru juga harus memikirkan dengan serius mengenai legasi politik. Sebagai tuntutan sejarah dalam masa pengabdian yang terbatas, pemimpin nasional harus bisa mewariskan mahakarya terbaik untuk bangsa, negara dan rakyat. Karya itu seyogyanya tidak hanya berdimensi kekinian, tetapi juga berdimensi masa depan. Legasi politik itu yang akan mengharukan nama dan ingatan sejarah serta akan membedakan dan menjadi tolok ukur prestasi sebuah rezim. Hal itu juga yang akan menjadi kompas jalan dalam menggerakkan pemerintahan baru.
Lalu, sejauh mana pemimpin nasional saat ini memahami tantangan pembangunan nasional yang kompleks. Kompas jalan dan pemahamanan ini penting untuk menjadi panduan (guideline) dalam menentukan skala program prioritas aksi dan menjawab harapan rakyat.
Di tengah kompleksitas isu dan agenda kebijakan yang akan menjadi tantangan nasional, paling tidak ada sepuluh identifikasi isu pokok dan agenda strategis yang harus bisa dikerjakan dan menjadi perhatian serius. Hal ini meliputi kontens dan konteks pembangunan nasional dilevel mikro, meso hingga makro.
Adapun sepuluh isu dan agenda strategis tersebut dipaparkan dibawah ini. Pertama, pemenuhan dan perlindungan hak dasar warga. Ini menjadi tugas abadi bagi siapa saja yang menjadi pemimpin nasional. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi (pekerjaan & lapangan usaha) dan penghidupan layak (sembako pangan, rumah pemukiman layak, dan penangganan stunting gizi buruk). Tugas abadi ini tidak hanya boleh sekadar dianggap rutin, tetapi harus ada sentuhan baru dan bisa memastikan progresivitas penanggananya.
Kedua, stabilitas keamaan dan ketertiban nasional. Hal ini terkait pemahaman akan pentingnya menjaga harmonisasi, kebhinekaan, dan penangganan terhadap isu intoleransi dan menjaga keberagaman. Isu dan agenda ini menentukan karena menjadi modal sosial warga dalam menjaga NKRI. Tanpa adanya stabilitas keamanan maka potensi konflik akan mudah menjadi variabel pengganggu pembangunan.
Ketiga, mewujudkan pemerintahan bersih dan memajukan tata kelola pemerintahan (good governance). Reformasi sektor pemerintahan harus terus dilanjutkan agar birokrasi kian responsif dan progresif didalam melayani dan membersamai warga sesuai dengan perubahan lingkungan yang cepat. Pemerintah harus benar benar hadir membersamai dan melayani warga dengan layanan prima. Sudah tidak lagi zamannya rakyat melayani pemerintah.
Keempat, pemerataan pembangunan dan penangganan disparitas antarwilayah. Konektivitas antar wilayah menjadi kunci agar bisa memenuhi keadilan antarwilayah. Kebijakan ini penting untuk menjamin keadilan dan tidak ada warga dan wilayah yang dianaktirikan. Sebagaimana kita ketahui disparitas antara wilayah urban dan rural, jawa non jawa masih lebar sehingga membutuhkan koneksi untuk memudahkan pemerataan.
Kelima, mengembangkan dan memperkuat budaya nasional. Pembangunan budaya harus bisa menguatkan jati diri ke-Indonesiaan. Pembangunan sektor budaya ini menjadi basis penguatan peran serta masyarakat yang berdaulat secara budaya. Masyarakat harus terus didorong menjadi masyarakat mandiri dengan open mindset berbasis local wisdom ke-Indonesia-an yang kuat. Karakter masyarakat ini harus terus diperkuat.
Keenam, perlindungan terhadap martabat manusia (HAM) dan melanjutkan pembangunan reformasi hukum. Upaya untuk menjaga martabat warga adalah melalui penghormatan terhadap pembangunan hukum dan hak azasi manusia. Ikhtiar ini menjadi bagian penting dari upaya memuliakan warga agar menjadi warga yang sejahtera, bahagia, dan bermartabat.
Ketujuh, pengembangan teknologi untuk rakyat, penguatan arus dan akses informasi dan kapasitas kemandirian warga. Akses dan partisipasi warga menjadi krusial dalam konteks pemberdayaan warga. Warga harus berdaya menjadi tuan dan subyek pembangunan di negara sendiri. Hal ini penting sebagai upaya menguatkan kepercayaan diri masyarakat agar kompetitif bisa bersaing di era digital.
Kedelapan, penangganan kependudukan, pemenuhan air, energi, listrik, dan bbm. Persoalan kependudukan dan energi ini menjadi salah satu indikator daulat negara. Energi terbarukan juga bagian dari ikhtiar dalam mewujudkan lingkungan bersih. Tentu saja kedepan upaya membangun kemandirian dan daulat energi harus terus dikuatkan.
Kesembilan, bantuan modal pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah bisa memastikan usaha pangan rakyat, mengatasi kelangkaan pupuk, harga murah dan terjangkau. Bibit tersedia, harga jual layak untuk hasil panen para petani. Mata rantai pertanian dan usaha mikro,kecil, menengah ini menuntut kehadiran dan pemihakan pemerintah sepanjang waktu.
Kesepuluh, percepatan pembangunan Infrastruktur, khususnya transportasi jalan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pertanian dan kelautan. Pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak kompleks harus dilanjutkan sehingga akan menjadi pematik pertumbuhan wilayah baru di luar Jawa. Hal ini juga terkait dengan upaya serius penataan tata ruang, melanjutkan reformasi agraria, serta pembangunan lingkungan hijau keberlanjutan.
Beberapa hal di atas menjadi catatan penting untuk bisa diperhatikan para pemimpin nasional baru. Dengan kepemimpinan yang kuat dan progresif, kita berharap pemimpin baru bisa akseleratif dan progresif menjawab berbagai tantangan kompeks tersebut.
Selamat bekerja, selamat membayar dan melunasi janji janji kampanye dan membuat legacy bermakna untuk rakyat dan negeri ini. Selamat memimpin Indonesia Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selalu setia menjaga kepercayaan dan bersama masyarakat. Jangan ragu, bertindak lurus, penuh integritas dan selalu dalam keyakinan. Memang seringkali jalan tidak selalu mulus dan lancar. Kadangkala perjalanan bisa mengalami turbulensi, terjal, dan berkelok yang semua itu akan membuat kepemimpinan nasional menjadi lebih kuat dan tangguh. Tetaplah setia berada di garis perjuangan rakyat.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM)
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Apabila Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Diminta Hindari Cawe-cawe Jokowi
- Ojol Dapat Bonus Hari Raya Rp 1 Juta, Prabowo: Kalau Bisa Ditambahlah
- Future Practices & Re-Up Skilling SDM Perti di Era Transisi
