Perbandingan yang dibuat Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan menyebut penyelenggaraan Pilkada tidak berkaitan dengan tingkat kerawanan pandemi, dinilai keliru.
- Mahfud MD: Prabowo Jangan Mundur Lawan Koruptor, Sikat!
- Mahfud MD Sebut Keadilan Kunci Keberlangsungan Negara
- Diduga Uang di Rumah Zarof Ricar Rp 1 Triliun Adalah Titipan Hakim
Dikatakan ahli epidemiologi dan biostatistik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, perbandingan yang dibuat Menko Mahfud bias.
Baginya, membandingkan peningkatan kasus di wilayah yang ada Pilkada dengan wilayah yang tidak ada Pilkada adalah hal keliru dan tidak sebanding.
"Tidak sebanding, comparison bias," tulis Pandu melalui akun Twitter miliknya, Minggu (4/10).
Dia tegas meminta Mahfud untuk tidak menggunakan perbandingan contoh kasus di Jakarta sebagai pembenaran bahwa pilkada itu aman atau tidak akan meningkatkan kasus.
"Kasus naik terus, juga paslon dan banyak lagi terinfeksi," jelas Pandu seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
Mahfud MD sempat menyindir DKI Jakarta yang tidak ikut Pilkada, namun justru mengalami jumlah kasus Covid-19 yang selalu tinggi.
"Di DKI yang tidak ada Pilkada, justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu tertinggi penularannya," sentil mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Mahfud MD: Prabowo Jangan Mundur Lawan Koruptor, Sikat!
- Mahfud MD Sebut Keadilan Kunci Keberlangsungan Negara
- Diduga Uang di Rumah Zarof Ricar Rp 1 Triliun Adalah Titipan Hakim
