Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, meminta keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam rangakain Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deliserdang, Sumatera Utara, harus ditindak.
- SBY Kembali Duduki Ketua Majelis Tinggi Demokrat Periode 2025-2030
- Kongres VI Partai Demokrat: Agus Harimurti Yudhoyono Terpilih Kembali Jadi Ketum 2025-2030
- AHY Pastikan Demokrat Jadi Mitra Setia Prabowo Majukan Indonesia
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, meminta keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dalam rangakain Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deliserdang, Sumatera Utara, harus ditindak.
Sosok yang kerap disapa AHY menytakan, tindakan Moeldoko tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, yang seharusnya mejunjung tinggi dan menghormati independensi serta kedaulatan partai politik.
"Saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko, untuk memecah belah Partai Demokrat," ujar AHY, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3), dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Selain itu, putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak hanya meminta kepada Presiden Joko Widodo, tapi juga kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, untuk tidak memberikan pengesahan kepada KLB Deliserdang.
"Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi, khsususnya Bapak Kementerian Hukum dan HAM (Yasonna H Laoly) untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi yang jelas-jelas melawan hukum tadi," tegas AHY. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Menko Infrastruktur AHY Kunjungi PSEL Benowo, Apresiasi Pengolahan Sampah Jadi Listrik
- SBY Kembali Duduki Ketua Majelis Tinggi Demokrat Periode 2025-2030
- Presiden Resmikan 17 Stadion Berkelas Dunia, Menko AHY: Komitmen Infrastruktur Dukung Prestasi Olahraga Nasional
