Dua tersangka dugaan Investasi Ilegal MeMiles, Kamal Tarachand dan Kamini Kamal Mirchandani mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
- Mahfud MD: Sempat Turun Gara-gara Sambo, Kepercayaan Masyarakat pada Polri Naik Lagi
- Tagih Janji Besar Jokowi, Aliansi Pengacara '98 Tuntut Penyelesaikan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
- Komplotan Judi Online Dibongkar Polres Ponorogo
Dalam permohonannya, tim kuasa hukum pemohon dari Kantor Hukum Vidi Galenso Syarief membeberkan kesalahan prosedur yang dilakukan Polisi (termohon) sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan yang dibacakan secara bergantian.
Kesalahan prosedur tersebut diantaranya, Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan termohon tidak menyerahkan tembusan administrasi penyelidikan atau penangkapan, penahanan, kepada keluarga tersangka dan atau tersangka.
"Menyatakan termohon praperadilan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan status tersangka,"ujar Vidi dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat membacakan permohonan praperadilannya diruang sidang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (5/5).
"Menyatakan batal demi hukum penetapan tersangka Kamal Tarachand dan Kamini Kamal Mirchandani,"tandas Vidi diakhir pembacaan permohonannya pada hakim tunggal praperadilan, Martin Ginting.
Usai pembacaan permohonan, Hakim Martin Ginting memberikan kesempatan kepada pihak Polda Jatim selaku termohon dan Kejati Jatim selaku turut termohon untuk mengajukan jawaban.
"Sidang ditunda hari Rabu besok untuk jawaban dari termohon dan pihak termohon,"pungkas hakim Martin Ginting menutup persidangan.
Dari pantauan, Sebelum permohonan dibacakan, Sempat terjadi perdebatan antara Vidi Galenso Syarief selaku ketua tim kuasa hukum termohon dengan hakim tunggal, Martin Ginting terkait waktu 7 hari sidang praperadilan.
Vidi keberatan dengan keputusan hakim Ginting yang mengartikan sidang praperadilan ini memakan waktu 7 hari kerja atau sepekan dari hari ini sudah harus diputus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP.
Ginting menolak usulan Vidi dengan alasan jika itu terjadi, maka dirinya tidak memberikan kesempatan yang sama pada pihak termohon praperadilan.
Perdebatan antara keduanya berakhir saat hakim Martin Ginting mengambil sikap tegas dengan memutuskan tidak ada agenda replik dan duplik serta menjadwalkan putusan akan dibacakan pada tanggal 14 Mei 2020.
Diketahui, Polda Jatim pada Rabu 15 April 2020 lalu telah melimpahkan dua tersangka Investasi ilegal MeMiles beserta barang bukti perkara ke Kejari Surabaya. Barang bukti perkara ini terdiri dari uang sebesar Rp 150 milliar, 28 unit mobil mewah, 78 BPKB dan barang berharga lainnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Lagi, Tim Pidsus Kejari Tanjung Perak Tangkap Buronan Tindak Pidana Kepabeanan Di Malang
- 24 Tahanan KPK Rayakan Natal di Rutan
- KPK Temukan Dugaan Suap Pinjaman Dana PEN Daerah di Kasus Bupati Koltim
