Warga di wilayah Blitar Selatan merasa kecewa dengan kinerja Pemkab Blitar. Mereka pun mengancam untuk memisahkan diri dari Pemerintahan Kabupaten Blitar.
- Banjir di Berbagai daerah di Jatim, Ketua PKS Jatim Siagakan Relawan PKS di Jawa Timur
- Banjir Genangi Blitar Selatan, Heri Romadhon Minta BPBD Segera Evakuasi Warga
Keinginan ini disampaikan ratusan warga di wilayah Blitar Selatan saat menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar, Senin (16/1).
Ancaman pemekaran wilayah dilakukan lantaran tidak pedulinya pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan di wilayah Blitar Selatan. Yang terjadi, jalan di wilayah selatan Kabupaten Blitar rusak dan berlubang.
Ratusan warga dari berbagai kecamatan seperti Wates, Panggungrejo, hingga Bakung menuntut agar Pemkab Blitar melakukan perbaikan.
Koordinator Aksi, Moch. Trijanto mengatakan bahwa wilayah Blitar Selatan sering diterlantarkan. Karena itu pihaknya meminta agar pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan dana ke wilayah Blitar Selatan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
“Kita mengingatkan Bupati Blitar, bahwasanya Blitar Selatan sering ditelantarkan terutama soal anggaran. Kami mendesak Bupati menekan anggaran sejumlah 70 persen untuk Blitar Selatan. Jika diabaikan kami mendorong untuk dilakukannya pemekaran wilayah,” tegas Trijanto dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Trijanto menambahkan masyarakat Blitar Selatan menuntut agar Pemkab Blitar membangun infrastruktur berkualitas secara merata di kawasan Blitar Selatan.
Kemudian tuntutan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan bersih. Tanpa korupsi dan nepotisme.
“Masyarakat juga menuntut agar semua visi dan misi Bupati Blitar dilaksanakan secara konsisten,” terangnya.
“Kalau Bupati tidak sanggup ngurusin Blitar Selatan ngomong saja, serahkan saja agar wilayah Blitar Selatan jadi Kabupaten Blitar Selatan,” tambah Trijanto.
Massa juga meminta Bupati Blitar Rini Syarifah menandatangani nota kesepahaman tentang pengalokasian anggaran 70 persen ke Wilayah Blitar Selatan yang terbagi di 7 Kecamatan yakni Bakung, Kademangan, Wonotirto, Sutojayan, Panggungrejo, Binangun, serta Kecamatan Wates. Seperti diketahui anggaran APBD Kabupaten Blitar di 2023 ini mencapai Rp 2,4 triliun.
Dalam aksi tersebut, massa ditemui Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Wabup mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Blitar sepakat menyetujui alokasi anggaran untuk Blitar Selatan berjumlah 70 persen dari total APBD 2023. Pihaknya juga menandatangani pakta integritas.
Selain itu, Rahmat Santoso menjamin bahwa pemerintah Kabupaten Blitar bisa melakukan perbaikan infrastruktur terutama jalan di wilayah Blitar Selatan pada tahun 2023 ini. Sehingga dengan demikian rencana pemekaran wilayah Blitar Selatan bisa dibatalkan.
“Pemekaran kita lihat dulu, nanti apakah pembahasannya kan mulai Februari intinya semua ikut mengawal. Insya Allah enggak, kita punya keterwakilan di DPR-RI,” pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Pjs Bupati Blitar Ajak Masyarakat Teladani Pahlawan Sukarni
- Pjs Bupati Blitar Peringatan Hari Pahlawan 2024, Bangkitkan Semangat Perjuangan dan Inovasi Masyarakat
- Pjs Bupati Blitar Menghadiri Pagelaran Wayang Kulit di RBK Wlingi
