Ikatan BEM se-Kabupaten Jombang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD, jalan Wahid Hasyim, Senin (11/04) siang.
- Sempat Diwarnai Lemparan Botol dan Dorong-dorongan, Demontrasi Kawal Keputusan MK di Surabaya Berjalan Kondusif
- Demo Tolak RUU Pilkada, Ribuan Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Jatim
- HMI Jember Demo Kantor DPRD: Cabut PP Tapera dan Revisi UU Polri
Aksi tersebut dimulai dari bundaran Ringin Contong longmarch menuju gedung wakil rakyat setempat.
Di depan kantor DPRD, mereka berorasi secara bergantian dan membentangkan berbagai poster tuntutan. Mereka menolak penundaan pemilu dan wacana 3 periode. Selain itu, mereka juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak PPN dan kenaikan harga BBM.
Kordinator aksi, M Zharozi mengatakan, pihaknya menyuarakan 3 isu tuntutan yakni menolak penundaan Pemilu 2024, menolak kenaikan harga BBM dan menolak kenaikan pajak PPN oleh pemerintah pusat.
Adapun wacana 3 periode itu kita sudah tahu sendiri bahwasanya Presiden Joko Widodo sudah merespons itu semua. Namun kita sadar, bahwasanya menteri-menterinya tidak merespons atas teguran dari Presiden," ujarnya disela aksi demonstrasi berlangsung.
Oleh sebab itu, kata dia, para mahasiswa di kota santri ini memilih untuk turun ke jalan. Mereka berharap wacana Presiden 3 periode tidak lagi digaungkan dan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.
"Buktinya sampai sekarang wacana itu tetap berlanjut. Bahkan, mereka memainkan atas nama partai politik. Jika partai politik setuju, apa boleh buat gitu. Makanya temen-temen bergerak," tandasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum IKABEMJO, Muhammad Fajar menyatakan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa ini tidak hanya isu nasional. Melainkan isu daerah yang disuarakan diantaranya meminta pemerintah responsif atau tidak lamban dalam penanganan infrastruktur dan kasus kekerasan seksual.
Adanya aksi mahasiswa ini, Ketua DPRD dan Wakil juga anggota langsung menemui secara langsung berbaur dengan para mahasiswa tersebut. Ketua DPRD Mas'ud Zurem beserta Wakil Farid Al Farisi, dan beberapa anggota legialatif dari berbagai fraksi sepakat mengenai tuntutan mahasiswa.
"Dalam hal ini saya Ketua DPRD Jombang bersama seluruh anggota dari semua fraksi jelas akan menolak pemilu ditunda," katanya.
Pihaknya juga menegaskan, aspirasi mahasiswa tersebut akan disampaikan hingga ke pemerintah pusat. Dimana beberapa tuntutan mahasiswa ini akan diteruskan kepada pimpinan diatasnya yakni pimpinan tingkat propinsi dan pimpinan pusat.
"Proses akan kita lalui. Kami dari anggota DPRD dari berbagai partai politik akan menyampaikan kepada level di atasnya," jelasnya.
Tuntutan para mahasiswa ini diterima secara tertulis oleh para wakil rakyat di kota santri. Mahasiswa juga meminta penandatangan Ketua DPRD sebagai keseriusan dalam merespon aksi unjuk rasa tersebut. Setelahnya, mahasiswa membubarkan diri dengan pengawalan petugas kepolisian secara humanis.
Adapun 4 tuntutan yang disampaikan itu antara lain,
1 - Penolakan masa jabatan Presiden 3 periode sekaligus.
2 - Menolak penundaan pemilu, menolak kenaikan BBM Pertamax.
3 - Menuntut DPRD Jombang selaku legislatif untuk lebih tegas dalam pengawasan terhadap pemerintah kabupaten selaku eksekutif dalam persoalan insfrastruktur dan lain sebagainya.
4 - Meminta DPRD memberikan teguran kepada penegak hukum yang tidak kunjung mengusut tuntas maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Jombang.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Gubernur Khofifah Resmikan Masjid Ba'i Al Karim Sukorejo Perak Jombang
- Pelaku Usaha Parcel Lebaran di Jombang Banjir Order, Trend Jajanan Anak-Anak
- Harga Cabai di Jombang Melonjak, Gus Wabup: Penyakit Tahunan yang Harus Ditangani
